Syahril Sahidir: Cukong Timah Bandit atau 'Dewa Penolong'?

Reporter: Syahril Sahidir |

Editor: Yudiansyah |

Minggu , 17 Mar 2024 - 22:15

Syahril Sahidir, BabelPos--

Meskipun demikian, Amir menegaskan bahwa pihaknya bertekad untuk menyelesaikan kedua dokumen tersebut dalam tahun ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mengurangi ketidakpastian bagi para pelaku usaha dan masyarakat.

Tentu saja, penyelesaian dokumen-dokumen ini memiliki implikasi yang luas, terutama terkait dengan izin usaha tambang. Dengan adanya dokumen yang lengkap dan terperinci, diharapkan proses perizinan menjadi lebih mudah dan transparan bagi para pelaku usaha. Ini juga akan membuka peluang bagi lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Namun, perubahan dalam kepemimpinan daerah menambahkan kompleksitas dalam proses ini. Bergantinya penjabat Gubernur tanpa penyelesaian dokumen yang dijanjikan meninggalkan banyak spekulasi dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Harapan akan adanya penggratisan pembuatan izin usaha tambang menjadi lebih samar, meninggalkan masyarakat dengan sekadar andai-andai.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk tetap fokus dan konsisten dalam menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut, serta melanjutkan upaya untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk mewariskan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

WPR dari Joko Widodo?

WPR yang pernah diusung oleh Presiden RI Joko Widodo beberapa tahun lalu kembali mencuat dalam perbincangan publik. Meskipun telah berlalu beberapa tahun sejak wacana tersebut pertama kali diajukan, namun belum ada langkah konkret yang diambil untuk melaksanakannya. Mari kita telaah kembali perjalanan WPR ini sejak awal hingga saat ini.

WPR pertama kali muncul pada tahun 2015, ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Saat itu, Gubernur Babel Rustam Effendi turut serta dalam beberapa rapat di Istana Merdeka untuk membahas isu WPR. Meskipun dibahas secara intensif, namun hingga kini rencana tersebut masih belum terealisasi.

Berbagai pertanyaan pun muncul dari masyarakat, terutama dari warga Babel yang merasa prihatin dengan kondisi ekonomi di daerah mereka. Mengapa WPR yang digagas oleh Presiden Joko Widodo tersebut belum juga direalisasikan? Apakah ada hambatan-hambatan tertentu yang menghalangi prosesnya?

Salah satu isu yang mungkin menjadi penyebab belum terlaksananya WPR adalah fokus pemerintah pada masalah lain yang dianggap lebih mendesak. Misalnya, ketika Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI mengusulkan kembali menjadikan timah sebagai komoditas strategis negara, perhatian masyarakat Babel terhadap WPR menjadi berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan WPR.

Meskipun begitu, penting bagi kita untuk tidak melupakan WPR dan terus mengingatkan pemerintah akan pentingnya pemulihan ekonomi nasional, termasuk di daerah-daerah terpencil seperti Babel. Semoga ke depannya, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mewujudkan WPR demi kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Timah dan Rakyat

Satu hal yang perlu menjadi catatan adalah, meskipun statusnya tidak lagi sebagai komoditas strategis, timah tetap menjadi penopang utama ekonomi masyarakat Bangka Belitung. Sejak bukan lagi komoditas strategis, timah justru memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap ekonomi lokal. Dengan demikian, timah masih menjadi "panglima" ekonomi Bangka Belitung hingga saat ini.

syahril sahidir: cukong timah  bandit atau 'dewa penolong'?                            tambang, sebuah kata yang membawa gambaran tentang penggalian sumber daya alam dengan intensitas yang tinggi. ketika kita berbicara tentang tambang, kita cenderung terpikirkan akan eksploitasi sumber daya alam dalam jumlah yang besar. 
tak peduli apakah yang melakukannya adalah seorang profesor terdidik atau individu yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, eksploitasi alam tetaplah eksploitasi alam.
tidak hanya tambang besar yang bernilai ekonomis tinggi, bahkan tambang-tambang kecil seperti tambang pasir atau batu memiliki nilai jual yang signifikan ketika diproduksi dalam jumlah besar, diukur dalam m3 kubik atau sejumlah truk bukan sejumlah butir.
namun, bagaimana dengan tambang rakyat di provinsi kepulauan bangka belitung (babel)? istilah ini seringkali merujuk pada tambang-tambang non-konvensional yang dikenal sebagai ti oleh penduduk setempat.
baca juga:habitat makin terancam, buaya di babel makin ganas serang manusia
tambang jenis ini sering kali hanya beroperasi di area-area tertentu, bahkan kadang-kadang menggunakan bekas lahan yang dulunya digunakan oleh perusahaan besar seperti pt timah tbk atau perusahaan swasta lainnya yang dianggap sudah tidak produktif lagi untuk dieksploitasi dalam skala besar.
namun demikian, meskipun produksi tambang rakyat ini mungkin tidak sebesar tambang konvensional, namun masih mampu memenuhi kebutuhan lokal dengan modal yang relatif kecil. 
dengan hanya menggandeng sekelompok kecil orang dengan modal berupa mesin, seperti mesin robin, mereka mampu menghasilkan timah yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari.
tambang rakyat seperti ini tidak jarang juga melibatkan beberapa unit alat berat, dan terkadang bahkan melibatkan partisipasi dari perusahaan-perusahaan besar yang secara legal menambang di area tersebut. 
baca juga:komisi 1 dprd babel kunjungi sman sumsel, pelajari akreditasi a sempurna
maka tidak mengherankan jika kita menemukan bahwa masyarakat setempat juga turut serta dalam aktivitas penambangan ini. jadi, apakah tambang rakyat di babel ini bisa disebut sebagai tambang ilegal atau bandit? 
ataukah mereka sebenarnya adalah 'dewa penolong' yang membantu memenuhi kebutuhan lokal dengan cara yang lebih berkelanjutan? pertanyaan ini tentu menjadi subjek perdebatan yang menarik, karena di satu sisi mereka bisa dianggap sebagai pelaku ilegal.
namun di sisi lain mereka juga dapat dilihat sebagai agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat setempat. sebuah dilema yang kompleks yang membutuhkan pendekatan yang bijak dalam mengelola sumber daya alam yang berharga ini.
riuh sepanjang masa
pertanyaan yang tampaknya tak pernah kehabisan ruangnya untuk diajukan adalah mengapa persoalan tambang timah ini selalu menjadi riuh sepanjang masa? meskipun regulasi terkait timah seringkali rumit dan selalu berubah-ubah, tantangan utamanya saat ini adalah terkait dengan kepentingan dan legalitas.
baca juga:pengacara ungkap alasan bos pt gfi belitung tak hadiri panggilan penyidik
suatu wilayah mungkin telah dimasukkan dalam wilayah izin usaha pertambangan (wiup) milik suatu perusahaan atau wiup pt timah tbk. namun, hal ini bisa menimbulkan keberatan dari pihak nelayan karena wilayah tersebut adalah daerah tangkapan ikan mereka. 
di sisi lain, suatu wilayah laut mungkin bukan bagian dari wiup siapa pun, sehingga secara teknis tidak berada di bawah kendali pertambangan tertentu. namun, ketika masyarakat setempat ingin mengeksploitasi atau menambang wilayah tersebut, mereka harus mendapatkan izin yang sesuai.
dengan demikian, masyarakat setempat juga tidak bisa sembarangan turun tangan dalam aktivitas tambang, yang pada akhirnya dapat membuat mereka merasa terasing di laut yang seharusnya menjadi milik mereka sendiri. 
konflik kepentingan pun sering terjadi, terutama ketika suatu wilayah di kawasan hutan lindung (hl) ditambang tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkannya.
tidak hanya itu, tambang timah kadang-kadang menimbulkan konflik di wilayah daerah aliran sungai (das) atau kawasan objek vital (obvit). kendati lahan tersebut jelas-jelas tidak boleh ditambang, tetap saja seringkali terjadi perselisihan terkait legalitas dan kepemilikan lahan.
baca juga:satu juta bibit cabai disalurkan pemprov babel 
dalam konteks ini, perizinan menjadi kunci utama. meskipun ada lahan yang secara nyata boleh ditambang, masih ada perselisihan terkait legalitas. lebih jauh lagi, lahan-lahan yang jelas-jelas seharusnya dijaga oleh negara, seperti kawasan hutan lindung, das, atau obvit, seringkali menjadi sasaran tambang ilegal atau aktivitas tambang yang tidak terkendali.
oleh karena itu, menjadi penting untuk memperjelas regulasi terkait pertambangan timah, serta memastikan bahwa izin yang diberikan benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dan pelestarian lingkungan. hanya dengan pendekatan yang berbasis pada keadilan dan keberlanjutan, kita dapat mengurangi riuhnya persoalan tambang timah yang terus berlangsung.
bangka belitung, sebuah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, seringkali menjadi sorotan media atas aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan. ironisnya, yang sering kali terkuak adalah kawasan-kawasan terlarang yang dibabat dengan cepat oleh penambang-penambang modal besar. bagi rakyat kecil, menggarap kawasan seperti itu menjadi sesuatu yang tak terjangkau; alat berat yang dibutuhkan merupakan investasi besar yang sulit dipenuhi.
permasalahannya muncul ketika penambang dengan modal besar memasuki kawasan tersebut. rakyat kecil sering kali terbawa arus, terbujuk untuk ikut serta dalam aktivitas ilegal tersebut. namun, ironisnya, ketika masalah hukum muncul, rakyatlah yang menjadi korban utama. sang "cukong" atau tokoh-tokoh besar di balik aktivitas ilegal tersebut seringkali menghilang, meninggalkan rakyat kecil menanggung konsekuensi yang berat.
baca juga:pendalaman kasus korupsi, kejagung kembali periksa 5 saksi di jajaran pt timah
mengapa hal ini bisa terjadi? salah satu faktornya adalah akses terhadap modal dan peralatan berat yang dibutuhkan untuk penambangan. modal besar dan dana untuk alat berat tersebut sering kali berasal dari pihak yang tak terlihat, yang mungkin saja ada di antara mereka, atau bahkan mungkin kita sendiri tanpa sadar menjadi bagian dari "siluman" tersebut.
penambangan ilegal bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan sosial dan keadilan yang nyata. rakyat kecil yang seharusnya menjadi pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan sumber daya alam, justru menjadi korban dalam lingkaran kejahatan ekologis yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi sumber daya alam bangka belitung dari eksploitasi ilegal. selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam perlu ditingkatkan, sehingga mereka memiliki akses yang adil terhadap manfaat dari sumber daya alam tanah air mereka sendiri.
kesadaran akan dampak buruk penambangan ilegal, serta upaya bersama untuk melawan praktik-praktik eksploitasi yang merugikan ini, adalah langkah awal yang penting menuju keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial di bangka belitung. dengan demikian, kita bisa menjaga kekayaan alam untuk generasi mendatang, sambil memastikan bahwa masyarakat lokal mendapat manfaat yang adil dan layak dari sumber daya yang dimiliki oleh tanah air mereka.
adakah jalan? 
baca juga:bos asal belitung hindari panggilan jaksa, diduga takut ditangkap
dari generasi ke generasi, perjuangan rakyat penambang untuk menjalani hidup yang tenteram dari penambangan timah secara legal melalui wilayah pertambangan rakyat (wpr) terus berlanjut. namun, seperti angin yang berhembus lemah, harapan untuk meraih kehidupan yang lebih baik melalui penambangan legal masih terasa jauh.
timah, yang seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat, seringkali berubah menjadi kutukan. harapan untuk menambang secara legal dan tenang di bawah naungan wpr seringkali hanya menjadi ilusi bagi rakyat.
pernyataan terakhir dari mantan penjabat gubernur provinsi kepulauan bangka belitung (babel), ridwan djamaluddin, mengenai selesainya peta wpr awalnya menimbulkan sedikit harapan. namun, realitasnya tidak semudah itu. masyarakat tidak cukup hanya mendapatkan izin dari pemerintah daerah provinsi babel untuk mulai menambang. masih ada berbagai regulasi yang harus dipenuhi, dan proses tersebut diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama serta penuh dengan tantangan.
"peta wilayah pertambangan rakyat sudah dikeluarkan oleh kementerian esdm. prosedur perizinan akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan langkah-langkah teknisnya sudah disiapkan oleh dinas esdm," ujar ridwan.
"izin pertambangan rakyat dapat diajukan kepada provinsi setelah peta wilayahnya terbuka di google. dengan demikian, wilayah yang telah ditetapkan dalam peta tersebut akan menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam memberikan izin," tambahnya.
baca juga:babel alokasi anggaran rp 19 miliar untuk mendukung umkm
meskipun langkah-langkah awal telah diambil, tantangan-tantangan besar masih menanti di depan. masyarakat penambang perlu bersabar dan tetap optimis bahwa ada jalan untuk meraih hidup yang lebih baik melalui penambangan timah secara legal. dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, harapan untuk hidup tenang dari timah masih merupakan tujuan yang bisa dicapai.
lalu apa lagi?
babel telah lama menjadi sorotan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, terutama terkait dengan dokumen-dokumen penting seperti pengelolaan wpr serta kajian lingkungan hidup strategis (klhs). 
meskipun telah diumumkan bahwa dua dokumen tersebut sedang dalam proses penggarapan oleh pihak dinas energi sumber daya mineral (esdm) babel, namun hingga kini masih belum selesai. hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran terkait pengelolaan sumber daya alam di provinsi tersebut.
sebagaimana diutarakan oleh kepala dinas esdm babel, amir syahbana, penyelesaian kedua dokumen tersebut tidaklah mudah, terutama dalam hal klhs yang merupakan kewenangan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk). hal ini memperlihatkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaan sumber daya alam, terutama ketika melibatkan berbagai pihak dan kewenangan yang berbeda.
meskipun demikian, amir menegaskan bahwa pihaknya bertekad untuk menyelesaikan kedua dokumen tersebut dalam tahun ini. hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mengurangi ketidakpastian bagi para pelaku usaha dan masyarakat.
baca juga:crazy rizh pantai indah kapuk, helena lim terlibat kasus korupsi timah?
tentu saja, penyelesaian dokumen-dokumen ini memiliki implikasi yang luas, terutama terkait dengan izin usaha tambang. dengan adanya dokumen yang lengkap dan terperinci, diharapkan proses perizinan menjadi lebih mudah dan transparan bagi para pelaku usaha. ini juga akan membuka peluang bagi lebih banyak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
namun, perubahan dalam kepemimpinan daerah menambahkan kompleksitas dalam proses ini. bergantinya penjabat gubernur tanpa penyelesaian dokumen yang dijanjikan meninggalkan banyak spekulasi dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. harapan akan adanya penggratisan pembuatan izin usaha tambang menjadi lebih samar, meninggalkan masyarakat dengan sekadar andai-andai.
dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk tetap fokus dan konsisten dalam menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut, serta melanjutkan upaya untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. hal ini bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk mewariskan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
wpr dari joko widodo?
wpr yang pernah diusung oleh presiden ri joko widodo beberapa tahun lalu kembali mencuat dalam perbincangan publik. meskipun telah berlalu beberapa tahun sejak wacana tersebut pertama kali diajukan, namun belum ada langkah konkret yang diambil untuk melaksanakannya. mari kita telaah kembali perjalanan wpr ini sejak awal hingga saat ini.
baca juga:kejati babel geledah rumah orang tua cukong timah, dua kendaraan diamankan
wpr pertama kali muncul pada tahun 2015, ketika presiden joko widodo melakukan kunjungan kerja ke provinsi kepulauan bangka belitung (babel). saat itu, gubernur babel rustam effendi turut serta dalam beberapa rapat di istana merdeka untuk membahas isu wpr. meskipun dibahas secara intensif, namun hingga kini rencana tersebut masih belum terealisasi.
berbagai pertanyaan pun muncul dari masyarakat, terutama dari warga babel yang merasa prihatin dengan kondisi ekonomi di daerah mereka. mengapa wpr yang digagas oleh presiden joko widodo tersebut belum juga direalisasikan? apakah ada hambatan-hambatan tertentu yang menghalangi prosesnya?
salah satu isu yang mungkin menjadi penyebab belum terlaksananya wpr adalah fokus pemerintah pada masalah lain yang dianggap lebih mendesak. misalnya, ketika lembaga ketahanan nasional (lemhanas) ri mengusulkan kembali menjadikan timah sebagai komoditas strategis negara, perhatian masyarakat babel terhadap wpr menjadi berkurang. hal ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan wpr.
meskipun begitu, penting bagi kita untuk tidak melupakan wpr dan terus mengingatkan pemerintah akan pentingnya pemulihan ekonomi nasional, termasuk di daerah-daerah terpencil seperti babel. semoga ke depannya, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mewujudkan wpr demi kesejahteraan rakyat indonesia secara keseluruhan.
timah dan rakyat
baca juga:dua tersangka curat di bangka ditangkap polisi
satu hal yang perlu menjadi catatan adalah, meskipun statusnya tidak lagi sebagai komoditas strategis, timah tetap menjadi penopang utama ekonomi masyarakat bangka belitung. sejak bukan lagi komoditas strategis, timah justru memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap ekonomi lokal. dengan demikian, timah masih menjadi "panglima" ekonomi bangka belitung hingga saat ini.
apakah timah harus kembali menjadi komoditas strategis seperti yang pernah diusulkan oleh lemhanas? pertanyaan ini muncul, namun perlu dicatat bahwa sebelum tahun 1998, ketika timah masih menjadi komoditas strategis negara, rakyat bangka belitung tidak memiliki akses yang sama terhadap kekayaan alam mereka. kontrol yang kuat dari pemerintah pada saat itu menyebabkan rakyat tidak dapat menikmati hasil dari timah yang ada di sekitar mereka. bahkan, warga bangka belitung dilarang untuk menambang, menjual, atau bahkan menyimpan timah, bahkan dalam jumlah kecil.
namun, sekarang ini, fakta berbicara lain. meskipun timah bukan lagi komoditas strategis, masyarakat masih menghadapi kendala dalam menambang secara legal dan merasakan manfaat secara maksimal dari kekayaan alam mereka. kontrol yang pernah kuat terhadap timah telah berubah, namun proses legalitas dan distribusi tetap menjadi hambatan bagi masyarakat setempat.
peran timah dalam ekonomi dan kehidupan masyarakat bangka belitung sangat penting. meskipun telah kehilangan statusnya sebagai komoditas strategis, timah tetap menjadi tulang punggung ekonomi lokal. namun, ada tantangan baru yang harus dihadapi, terutama terkait dengan legalitas dan akses masyarakat terhadap sumber daya alam mereka sendiri. penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa masyarakat bangka belitung dapat merasakan manfaat penuh dari kekayaan alam mereka tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
baca juga:dukung koperasi dan ukm, babel siapkan program pendidikan dan pelatihan
tipikor tata niaga timah
saat ini, bangka belitung, sebuah provinsi yang terkenal dengan tambang timahnya, mengalami masa-masa sulit dalam sektor ekonomi. dalam dua bulan pertama tahun 2024, terjadi penurunan ekspor timah yang signifikan, menyebabkan kekhawatiran akan lesunya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. fakta bahwa tidak ada ekspor timah yang terjadi selama periode januari-februari 2024 menunjukkan penurunan lebih dari 50% dalam angka ekspor.
para pekerja tambang, yang sangat bergantung pada hasil tambang untuk mencari nafkah, merasa tertekan karena sulitnya menjual hasil tambang mereka. mereka tidak tahu kemana harus memasarkan timah yang mereka hasilkan. ironisnya, dari 14 tersangka yang ditahan oleh kejaksaan agung terkait kasus korupsi tata niaga timah, tidak ada yang terlibat dalam pembelian timah secara langsung dari para penambang.
kehidupan ekonomi masyarakat bangka belitung bergantung pada penjualan timah kepada para kolektor. meskipun disebut sebagai kolektor, mereka sebenarnya hanya pengepul biasa. penambang tidak mungkin menjual timah mereka secara langsung ke pabrik atau smelter karena jumlahnya yang terbatas per hari.
namun, persoalannya menjadi semakin rumit. mata rantai niaga timah di tingkat bawah terputus akibat tindakan korupsi. para kolektor, yang merupakan pembeli utama dari para penambang, lenyap tanpa jejak. mereka merasa seperti sedang menunggu waktu untuk juga menjadi sasaran penegakan hukum.
baca juga:inovasi pemuda toboali, dari sampah plastik jadi karya seni miniatur band
tantangan ini meninggalkan pertanyaan besar bagi masyarakat bangka belitung: sampai kapan mereka harus menunggu? bulan ramadhan telah dimulai dan idul fitri akan segera tiba, sementara situasi ekonomi semakin memburuk. tindakan perbaikan yang cepat dan efektif sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kestabilan dan kepercayaan dalam tata niaga timah di wilayah ini.
kasus korupsi dalam tata niaga timah telah membawa dampak yang merugikan bagi seluruh masyarakat bangka belitung. langkah-langkah untuk memperbaiki sistem, memperketat pengawasan, dan mengembalikan kepercayaan di antara pelaku usaha adalah langkah yang sangat penting dalam mengatasi krisis ekonomi ini. 
diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa tindakan korupsi seperti ini tidak terulang di masa depan. hanya dengan upaya bersama, bangka belitung dapat pulih dari dampak buruk tindak korupsi ini dan kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 18 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan