Rosan Roeslani: Danantara Tidak Kebal Hukum, Siap Diaudit BPK dan KPK
CEO Danantara Rosan Roeslani (tengah), COO Bidang Investasi Danantara Pandu Patria Sjahrir (kanan) dan COO Operasional Danantara Dony Oskaria (kiri)-Muhammad Adimaja-Antara
BELITONGEKSPRES.COM - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menepis anggapan bahwa lembaganya memiliki kekebalan hukum. Ia menegaskan bahwa Danantara tunduk pada pengawasan ketat dari Presiden Prabowo Subianto, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rosan menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) BUMN terbaru tidak memberikan imunitas hukum kepada Danantara. Seluruh aktivitasnya dapat diaudit oleh lembaga terkait guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.
"Tidak ada kebal hukum di negara ini. KPK dapat melakukan penyelidikan, terutama jika ada tindakan yang melanggar hukum. BPK juga bisa mengaudit program yang berkaitan dengan pelayanan publik," ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Senin, 24 Februari.
Ia juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerima laporan langsung terkait pengelolaan Danantara dan memastikan pengawasannya dilakukan secara menyeluruh oleh berbagai pihak.
BACA JUGA:Tanggapi Keraguan Publik terhadap Danantara, Prabowo: Inilah Langkah Strategis yang Kita Butuhkan
BACA JUGA:Kelola Dana Ratusan Triliun, Ketua MPR Harap Pimpinan Danantara Amanah dan Jujur
Sebagai lembaga yang bertujuan mengoptimalkan aset negara, khususnya kekayaan BUMN, Danantara menargetkan pengelolaan aset senilai lebih dari US$ 900 miliar (sekitar Rp 14.724 triliun). Pada tahap awal, dana investasi sebesar US$ 20 miliar (sekitar Rp 325,8 triliun) akan dialokasikan untuk proyek strategis di sektor hilirisasi dan ekonomi berkelanjutan.
Mengingat besarnya dana yang dikelola, Rosan menekankan bahwa transparansi dan pengawasan menjadi faktor utama agar optimalisasi kekayaan negara dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Presiden Prabowo pun menegaskan komitmennya dalam memastikan pengelolaan Danantara bersih dari korupsi.
"Pemerintahan yang saya pimpin bertekad keras membangun sistem yang bersih dan bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekuat tenaga dan tanpa pandang bulu. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam pengelolaan Danantara," ujar Prabowo saat peluncuran lembaga tersebut.
Dengan mekanisme pengawasan yang ketat serta komitmen terhadap tata kelola yang baik, Danantara diharapkan dapat menjadi lembaga investasi strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional secara berkelanjutan. (beritasatu)