Cek Kesehatan Gratis Belum Maksimal, DPR Soroti Kekurangan Faskes dan SDM

BELITONGEKSPRES.COM - Program cek kesehatan gratis (CKG), yang digagas sebagai salah satu inisiatif unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menghadapi berbagai hambatan di lapangan. 

Meski diharapkan menjadi sarana untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan, pelaksanaannya belum berjalan maksimal.

Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, mengungkapkan bahwa ketidakmerataan fasilitas kesehatan (faskes) dan keterbatasan tenaga medis menjadi kendala utama yang menghambat efektivitas program ini di berbagai daerah. 

Meski begitu, Felly tetap mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini, terutama karena program ini dirancang sebagai “hadiah ulang tahun” dari Presiden Prabowo, dengan ajakan agar setiap individu memeriksakan kesehatannya minimal sekali dalam setahun.

"Pesan dari Presiden jelas, setiap warga diminta melakukan pemeriksaan kesehatan minimal setahun sekali, idealnya saat ulang tahun mereka. Ini bukan soal kemalasan, tetapi lebih pada dorongan agar masyarakat lebih sadar pentingnya deteksi dini," jelas Felly saat diwawancarai Beritasatu.com pada Kamis, 20 Februari.

BACA JUGA:Megawati Ambil Kendali Tugas Sekjen Buntut Penahanan Hasto Kristiyanto

BACA JUGA:PDIP Pertanyakan Urgensi Penahanan Hasto Kristiyanto

Felly menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mencegah penyakit serius yang bisa membebani pasien dan keluarga. Deteksi dini terhadap kondisi seperti kolesterol tinggi, hipertensi, atau anemia memungkinkan penanganan lebih cepat sebelum penyakit berkembang lebih jauh.

Meskipun Felly mengakui program ini sudah menunjukkan hasil positif, ia menekankan bahwa sejumlah tantangan struktural masih perlu diatasi. Distribusi dokter yang tidak merata dan keterbatasan infrastruktur kesehatan menjadi sorotan utama. 

Ia mendesak pemerintah untuk melakukan pemerataan tenaga medis, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan layanan kesehatan memadai.

"Dari sisi infrastruktur dan tenaga medis di puskesmas, kita masih tertinggal. Pemerataan distribusi dokter ke pelosok Indonesia harus menjadi prioritas," tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Komisi IX DPR akan terus mengawasi dan mendukung pelaksanaan program CKG. Felly juga mengungkapkan rencana untuk mengadakan rapat evaluasi bersama Menteri Kesehatan dan pemangku kepentingan terkait demi menyempurnakan program ini.

BACA JUGA:Megawati Soekarnoputri Tidak Tunjuk Plt Sekjen Gantikan Hasto

BACA JUGA:KPK Dalami Kasus Hasto, Sudah Periksa 53 Saksi dan 6 Ahli Serta Sita Barang Bukti