Keterangan Kapolres Belitung Terkait Pemanggilan Wartawan Berubah, Konfirmasi PWI Jakarta atau Dewan Pers?

keterangan kapolres belitung terkait pemanggilan wartawan berubah, konfirmasi pwi jakarta atau dewan pers? tanjungpandan, belitongekspres.com - keterangan kapolres belitung akbp deddy dwitiya putra menanggapi terkait pemanggilan pemeriksaan terhadap 5 wartawan sebagai saksi berubah alias tak konsisten. awalnya, kapolres belitung menyatakan pihak kepolisian telah bersurat ke pwi jakarta untuk konfirmasi, namun belakangan berubah disebutkan surat ditujukan ke dewan pers. sebelum melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap lima wartawan sebagai saksi terkait undang-undang informasi dan transaksi elektronik (uu ite), pihaknya sudah mengirim surat ke pwi jakarta. pernyataan ini disampaikan akbp deddy saat dikonfirmasi mengenai surat pemanggilan pemeriksaan tersebut. ia mempersilahkan untuk konfirmasi lebih lanjut ke kasatreskrim polres belitung. “konfirmasi ke kasatreskrim ya. kita juga sudah menyurat ke pwi jakarta untuk konfirmasi," kata akbp deddy kepada belitong ekspres melalui pesan whatsapp pada selasa 18 februari 2025 malam. baca juga:panggil wartawan untuk pemeriksaan, kapolres belitung: kita sudah menyurat ke pwi jakarta belitong ekspres pun kembali melakukan konfirmasi pada rabu siang, 19 februari 2025, kapolres tetap menyatakan bahwa pemanggilan wartawan sudah bersurat ke pwi jakarta. “sudah,” jawabnya singkat. menariknya, ketika ditanya kembali apakah surat dikirim ke pwi jakarta atau dewan pers, jawaban kapolres kembali berubah. “dewan pers,” kata akbp deddy, rabu sore, 19 februari 2025. hingga berita ini diturunkan, kasatreskrim polres belitung akp fatah meilana belum juga memberikan tanggapan terkait surat pemanggilan terhadap lima wartawan tersebut. sementara itu, kasi humas polres belitung akp bambang sy juga mengaku belum mengetahui adanya surat pemanggilan dan pemeriksaan wartawan. “nanti kita cek lagi,” ujarnya singkat. perubahan keterangan kapolres belitung ini tentu memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan prosedur yang dilakukan pihak kepolisian dalam pemanggilan dan pemeriksaan wartawan. baca juga:pwi babel kecam polres belitung panggil 5 wartawan terkait uu ite, boy: ancam kemerdekaan pers pwi jaya bantah pernyataan kapolres belitung pwi jaya membantah pernyataan kapolres belitung akbp deddy dwitiya putra bahwa sebelum melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap 5 wartawan polisi sudah bersurat ke pwi jakarta. "gak ada, lagi pula kalau kirim surat ke pwi jakarta tidak ada relevansinya. mungkin pwi pusat?" tegas sekretaris pwi jaya atau pwi dki jakarta, arman suparman, rabu 19 februari 2025.   "semestinya (polres belitung) bersurat ke dewan pers untuk hadirkan ahli pers," sambung arman suparman. pwi babel kecam polres belitung  diberitakan sebelumnya, persatuan wartawan indonesia (pwi) provinsi kepulauan bangka belitung (babel) mengecam surat pemanggilan pemeriksaan terhadap 5 wartawan oleh polres belitung. kelima jurnalis tersebut berasal dari dua media. yakni, tiga wartawan head-linenews.com, bastiar riyanto, rudi syahwani, dan lendra agus setiawan, serta dua wartawan belitong ekspres, yudiansyah (pempred) dan ainul yakin. baca juga:kapen lanud h. as hanandjoeddin tekankan etika bermedia sosial bagi prajurit tni au pwi babel menilai langkah pemanggilan klarifikasi atas berita yang diterbitkan kedua media itu sebagai bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers, baik di bangka belitung dan juga indonesia umumnya. selain itu, pwi babel menegaskan bahwa penggunaan undang-undang (uu) nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ite) untuk menangani sengketa pers atau produk jurnalistik adalah tindakan yang tidak tepat (keliru). sengketa pers harus merujuk uu pers ketua pwi babel, m fathurrakhman atau yang akrab disapa boy, menegaskan bahwa semua sengketa pers seharusnya diselesaikan dengan merujuk pada undang-undang (uu) no. 40 tahun 1999 tentang pokok pers. ia mengingatkan bahwa pasal 4 uu pers dengan jelas menyatakan bahwa wartawan memiliki hak tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum.  baca juga:pemdes air merbau wakili tanjungpandan dalam lomba desa dan kelurahan belitung 2025 selain itu, pasal tersebut juga menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara, serta pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. "poin ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers dijamin oleh undang-undang, sehingga upaya mengkriminalisasi wartawan melalui uu ite sangat keliru," tegas boy, selasa 18 februari 2025 malam. pwi babel juga mengingatkan jajaran kepolisian di wilayah polda babel, termasuk polres belitung, agar mematuhi kerja sama perlindungan kemerdekaan pers (pks) yang sudah disepakati antara dewan pers dan mabes polri.  kesepakatan ini tertuang dalam surat nomor 03/dp/mou/iii/2022 dan nomor nk/4/iii/2022, yang bertujuan untuk mencegah kriminalisasi terhadap karya jurnalistik. "sesuai dengan kesepakatan pks, apabila ada laporan dari masyarakat terkait pemberitaan, maka kepolisian harus berkoordinasi dengan dewan pers sebelum mengambil langkah lebih lanjut," tambah boy. (kin/yud)

Tag

• # pwi jakarta
• # pemeriksaan wartawan
• # pemanggilan wartawan belitung
• # dewan pers
• # wartawan belitung
• # uu ite
• # pwi babel
• # polres belitung

Share

• 
• 
• 
• 
•