Keterangan Kapolres Belitung Terkait Pemanggilan Wartawan Berubah, Konfirmasi PWI Jakarta atau Dewan Pers?

"Gak ada, lagi pula kalau kirim surat ke PWI Jakarta tidak ada relevansinya. Mungkin PWI Pusat?" tegas Sekretaris PWI Jaya atau PWI DKI Jakarta, Arman Suparman, Rabu 19 Februari 2025.

 

"Semestinya (Polres Belitung) bersurat ke Dewan Pers untuk hadirkan ahli pers," sambung Arman Suparman.

PWI Babel Kecam Polres Belitung 

Diberitakan sebelumnya, persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengecam surat pemanggilan pemeriksaan terhadap 5 wartawan oleh Polres Belitung.

Kelima jurnalis tersebut berasal dari dua media. Yakni, tiga wartawan Head-Linenews.com, Bastiar Riyanto, Rudi Syahwani, dan Lendra Agus Setiawan, serta dua wartawan Belitong Ekspres, Yudiansyah (Pempred) dan Ainul Yakin.

BACA JUGA:Kapen Lanud H. AS Hanandjoeddin Tekankan Etika Bermedia Sosial bagi Prajurit TNI AU

PWI Babel menilai langkah pemanggilan klarifikasi atas berita yang diterbitkan kedua media itu sebagai bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers, baik di Bangka Belitung dan juga Indonesia umumnya.

Selain itu, PWI Babel menegaskan bahwa penggunaan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menangani sengketa pers atau produk jurnalistik adalah tindakan yang tidak tepat (keliru).

Sengketa Pers Harus Merujuk UU Pers

Ketua PWI Babel, M Fathurrakhman atau yang akrab disapa Boy, menegaskan bahwa semua sengketa pers seharusnya diselesaikan dengan merujuk pada Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 1999 tentang pokok Pers.

Ia mengingatkan bahwa Pasal 4 UU Pers dengan jelas menyatakan bahwa wartawan memiliki hak tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. 

BACA JUGA:Pemdes Air Merbau Wakili Tanjungpandan Dalam Lomba Desa dan Kelurahan Belitung 2025

Selain itu, pasal tersebut juga menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara, serta pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

"Poin ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers dijamin oleh undang-undang, sehingga upaya mengkriminalisasi wartawan melalui UU ITE sangat keliru," tegas Boy, Selasa 18 Februari 2025 malam.