DPRD Beltim dan Kejaksaan Negeri Jalin Kerjasama di Bidang Hukum dan Legal Drafting

MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM - DPRD Belitung Timur (Beltim) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Belitung Timur (Kejari Beltim) dalam bidang hukum perdata, tata usaha negara, dan legal drafting. 

Acara penandatangan berlangsung pada Senin 17 Februari 2025 di ruang rapat DPRD Beltim, dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Dr. Rita Susanti, SH, beserta seluruh jajaran Kasi dan Kasubsi.  

Ketua DPRD Beltim, Fezzi Uktolseja, MM, didampingi Wakil Ketua Agus Firmansyah, Wakil Ketua Dwi Nanda Putra, serta anggota DPRD lainnya turut hadir dalam acara tersebut.  

Dalam pernyataannya, Fezzi Uktolseja menegaskan bahwa DPRD Beltim berkomitmen memperkuat hubungan dengan institusi berwenang guna mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berlandaskan hukum. 

BACA JUGA:PT SWP dan PT PS Salurkan Beasiswa Rp 120 Juta untuk Mahasiswa Berprestasi

Menurutnya, kerjasama ini sangat penting untuk memastikan penyelesaian berbagai permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara secara adil dan sesuai regulasi.  

"Kejaksaan Negeri memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, sehingga akan sangat membantu DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembuatan kebijakan, khususnya terkait aspek hukum dan administrasi negara," ujarnya.  

Selain itu, Fezzi menyoroti pentingnya aspek legal drafting dalam menghasilkan produk hukum yang tidak hanya efektif tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pendampingan dari Kejaksaan Negeri, DPRD dapat menyusun regulasi yang lebih baik sesuai dengan hukum yang berlaku.  

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Dr. Rita Susanti, SH, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung DPRD dalam berbagai aspek hukum, termasuk perdata dan intelejen, agar kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.  

BACA JUGA:Inspektorat Beltim Perkuat Satgas Saber Pungli, Ini Langkah Konkret 2025

"Penandatanganan MoU ini penting, tetapi lebih dari itu, implementasinya juga harus ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus (SKK). Regulasi tanpa SKK tidak akan berjalan efektif," ungkapnya.  

Ia juga mengapresiasi inisiatif DPRD Beltim dalam menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Kejaksaan. Menurutnya, sinergi antara kedua lembaga ini akan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Belitung Timur.  

Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan berbagai kebijakan dan regulasi yang dihasilkan DPRD Beltim dapat lebih kokoh secara hukum, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.