SPKS Dorong Pemerintah Berikutnya Perbaiki Tata Kelola Sawit Rakyat

Ilustrasi Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)--

BELITONGEKSPRES.COM, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong siapa pun yang akan memenangkan Pemilu 2024 dan menjabat di pemerintahan berikutnya untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola sektor sawit di Indonesia. Ketua SPKS, Sabarudin, dalam sebuah pernyataan tertulis menyatakan bahwa perbaikan tersebut termasuk pembangunan infrastruktur jalan di desa-desa sawit guna mempermudah akses transportasi bagi petani sawit dan mengurangi biaya produksi mereka.

Selanjutnya, Sabarudin mengatakan upaya juga harus dilakukan untuk menjaga stabilitas Harga Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit agar mereka dapat memperoleh harga yang adil yang mendukung ekonomi dan kesejahteraan mereka. Dia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian reforma agraria bagi petani sawit serta peningkatan tata kelola industri sawit melalui pembentukan badan sawit yang akan diatur dan diawasi langsung oleh presiden.

Menurut Sabarudin, ini merupakan masalah utama yang dihadapi oleh sekitar 2,5 juta petani sawit di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, presiden yang dipilih oleh petani sawit harus memahami kondisi mereka serta memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan mereka.

Dampak rusaknya jalan di desa-desa terhadap petani sawit juga tidak dapat diabaikan. Hal ini menyebabkan biaya tambahan sebesar Rp 100-200 per kilogram yang harus dikeluarkan oleh petani sawit. Selain itu, jalan rusak juga dapat menurunkan kualitas kelapa sawit yang dihasilkan oleh petani karena truk pengangkut akan mengalami penundaan sebelum sampai di pabrik kelapa sawit.

BACA JUGA:Jaga TPS Rawan Bencana, Polri Kerja Sama dengan Tim SAR

BACA JUGA:Dukung Pemilu 2024, Mendagri: Minta Kepala Daerah Siapkan Logistik & Fasilitas Kesehatan

Sabarudin juga menyoroti ketidakadilan dalam harga TBS yang diterima oleh petani sawit, di mana sekitar 70 persen dari mereka terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga di bawah standar yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan. Situasi ini mengakibatkan kerugian hingga 30-40 persen bagi petani setiap bulannya.

Selain itu, harga rendah dari hasil penjualan juga membuat banyak petani kesulitan membeli pupuk dan melakukan perawatan kebun sesuai dengan standar praktik pertanian yang baik (GAP), yang berdampak pada produktivitas yang rendah.

Sabarudin meminta calon presiden yang terpilih untuk membentuk Badan Sawit di bawah naungan presiden, serta mengalokasikan dana sawit dengan memprioritaskan untuk petani kecil. Dia juga menekankan perlunya peningkatan tata kelola program biodiesel agar lebih menguntungkan bagi petani sawit daripada hanya menguntungkan konglomerat sawit.

"Perlu juga mempercepat hilirisasi sawit dengan menjadikan petani sebagai pelaku utama," tambahnya.

Tag
Share