Daya Beli Merosot, Deflasi Jadi Sinyal Bahaya Ekonomi?'

BPS mencatat program diskon tarif listrik 50 persen menjadi penyebab utama deflasi bulanan pada Januari 2025 sebesar 0,76 persen-Akbar Nugroho Gumay/foc-ANTARA FOTO

Tidak hanya itu, deflasi juga berdampak pada penerimaan negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menjadi indikator aktivitas konsumsi, menunjukkan perlambatan.

Meskipun target penerimaan pajak masih tercapai dengan angka lebih dari 100 persen, pertumbuhan penerimaan pajak yang hanya 3,5 persen menunjukkan bahwa basis pajak mulai menyusut.

BACA JUGA:Kegiatan Saat Imlek di China, Tak Hanya Mudik dan Terima Angpao

Jika kondisi ini terus berlanjut, pemerintah menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan fiskal tanpa membebani masyarakat yang sudah tertekan secara ekonomi.

Langkah Strategis

Mengatasi deflasi dan pemulihan daya beli bukan sekadar urusan angka dalam laporan statistik. Ini adalah persoalan nyata yang membutuhkan langkah konkret dan strategis.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk membalikkan tren ini meliputi upaya meningkatkan lapangan kerja berkualitas.

Menurut Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ Achmad Nur Hidayat, salah satu penyebab utama melemahnya daya beli adalah berkurangnya pendapatan akibat PHK atau ketidakpastian di sektor pekerjaan.

Maka ia menyarankan agar Pemerintah memberikan insentif bagi industri padat karya dan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur serta industri kreatif.

BACA JUGA:Mari Berandai-andai Jika Tiba-tiba 1 Dolar AS Setara Rp8.170

Insentif pajak untuk perusahaan yang membuka lapangan kerja baru inilah yang diharapkan bisa menjadi solusi, sekaligus memastikan bahwa mereka yang kehilangan pekerjaan dapat kembali bekerja dengan pendapatan yang layak.

Program bantuan sosial juga perlu lebih fleksibel, tidak hanya bagi kelompok miskin tetapi bagi mereka yang rentan turun kelas. Bantuan langsung tunai (BLT) yang berbasis data akurat bisa menjadi solusi sementara untuk mencegah penurunan konsumsi yang lebih tajam.

Di sisi lain, subsidi energi dan pangan harus dioptimalkan agar masyarakat tetap memiliki daya beli terhadap kebutuhan dasar.

Kemudian, investasi pun harus menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi. Penyederhanaan regulasi dan insentif bagi investor, baik domestik maupun asing, dapat menarik modal masuk ke sektor riil.

UKM, sebagai tulang punggung ekonomi nasional, perlu didukung dengan kemudahan akses pembiayaan, pelatihan digitalisasi, serta insentif pajak bagi yang mampu meningkatkan produksi dan ekspor.

BACA JUGA:Alarm Badai PHK dan Solusi Ekonomi Indonesia

Tag
Share