DPRD Belitung Cari Solusi Terkait Kelangkaan LPG 3 Kg, Sampaikan Sejumlah Poin Kesimpulan

TANJUNGPANDAN, BELITONGEKSPRES.COM - DPRD Kabupaten Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi terkait kelangkaan dan tingginya harga LPG 3 Kg di Tanjungpandan, Senin 13 Januari 2025.

Ketua pimpinan RDP Joko Prianto mengatakan, RDP ini dilaksanakan karena banyaknya laporan dari masyarakat Belitung terkait dengan sulitnya mendapatkan LPG 3 Kg. 

Kata Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belitung itu memberikan sejumlah poin kesimpulan dalam pertemuan ini. Pertama agen harus melakukan pendataan terhadap pangkallan dan pengecer.

Kemudian memberikan sanksi kepada pangkalan yang nakal serta menghapus kouta 10 persen untuk pengecer. Selain itu, jumlah kouta dari setiap agen ke pangkalan harus dilaporkan.

BACA JUGA:Rumah Pengurus TPA Al-Furqon di Desa Bantan Ludes Terbakar, Baznas Belitung Salurkan Bantuan

"Terakhir perubahan data pangkalan harus disampaikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) biar terkontrol," kata politisi PKB tersebut kepada Belitong Ekspres usai RDP.

Joko Prianto menegaskan, jika kelangkaan atau sulitnya mendapatkan gas bersubsidi dari pemerintah tersebut masih terjadi, maka pihak akan kembali memanggil pihak terkait.

"Kalau masih terjadi kelangkaan LPG 3 Kg di Belitung, kita akan kembali panggil mereka yang hadir dalam RDP ini," pungkasnya.

Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Belitung Ivan Haidari mengatakan, dari hasil RDP yang dilakukan penyebab salah satu kelangkaan LPG 3 Kg terjadi di tingkat pangkalan dan pengecer.

BACA JUGA:Oknum Aparat Disebut Terlibat Penyelundupan Timah, Ini Respon Polres Belitung

Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar kuota 10 persen yang diberikan untuk pengecer agar dihapuskan agar permasalahan kelangkaan LPG bisa diminimalisir.

"Kita minta agar kuota 10 persen pengecer bisa dihapuskan karena hal tersebut membuat harga jual masyarakat menjadi tinggi melebihi dari harga HET yang telah ditetapkan pemerintah," tutupnya.