Istana Sebut Menu Makan Bergizi Gratis Disesuaikan Harian Berdasarkan Ketersediaan Bahan Baku Daerah

BELITOGNEKSPRES.COM - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO/Istana) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa menu makanan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil dirotasi setiap hari berdasarkan ketersediaan bahan baku di daerah setempat.

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung ketahanan pangan lokal sekaligus memastikan keberlanjutan program.

Setiap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki jadwal menu yang bervariasi setiap harinya. Namun, jadwal ini tetap disesuaikan dengan pasokan bahan baku di wilayah masing-masing. 

“Pemasok bahan baku adalah warga sekitar, sehingga program ini tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga mendukung ekonomi lokal,” jelas Hasan Nasbi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

BACA JUGA:Biaya Haji 2025 Turun Rp4 Juta, DPR Harap Kak Kurangi Kualitas Layanan

BACA JUGA:Kemenag Usulkan Biaya Haji Rp55,5 Juta Per Jemaah, Turun Rp10 Juta dari Usulan Awal

Hasan menambahkan, menu makanan yang diberikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi yang beragam. Tidak hanya bergantung pada ayam atau ikan, menu juga dapat mencakup daging sapi, telur, atau sumber protein lain yang sesuai dengan ketersediaan bahan baku. 

Di beberapa daerah, bahan pangan pokok bahkan tidak selalu berupa nasi, melainkan bisa digantikan dengan alternatif lokal seperti sagu atau umbi-umbian.

Dalam menjawab pertanyaan terkait susu, Hasan menjelaskan bahwa susu tidak termasuk dalam menu wajib program ini. "Distribusi susu belum merata di seluruh daerah, sehingga bukan bagian dari standar menu wajib. Meski demikian, porsi makanan tetap dihitung secara cermat untuk memenuhi kebutuhan kalori, karbohidrat, dan protein," ungkapnya.

Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mulai 6 Januari, program ini resmi dilaksanakan di sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia, mencakup sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif memberikan layanan kepada masyarakat.

BACA JUGA:Sejumlah Menteri Akan Tinjau Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Sejumlah Daerah

BACA JUGA:Pakar Menilai Kapabilitas Pemimpin Dapat Jadi Syarat Setelah Penghapusan Ambang Batas

Sebaran dapur MBG meliputi wilayah Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Lampung, hingga Papua Selatan. Setiap dapur dikelola oleh tim profesional, terdiri dari seorang kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. "Mereka bertugas memastikan distribusi berjalan lancar, kualitas makanan terjaga, dan standar gizi terpenuhi," terang Hasan.

Melalui pendekatan ini, program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengintegrasikan aspek keberlanjutan dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara optimal. (ant)