MANGGAR, BELITONGEKSPRES.COM - Calon Bupati Belitung Timur (Beltim) nomor urut 2 Kamarudin Muten menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan profesional.
Dalam hal ini, tanpa dipengaruhi oleh hubungan personal, latar belakang politik atau kepentingan pribadi. Kamarudin Muten berjanji bahwa kebijakan yang ia ambil akan murni berdasarkan kinerja, bukan favoritisme atau balas budi politik.
“Tidak penting siapa orangnya, yang penting ia mampu menjalankan tugas dengan baik. Saya tidak akan memberikan jabatan hanya karena seseorang berada dalam tim sukses saya. Profesionalisme akan menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan,” ujar Kamarudin Muten, Senin 11 November 2024.
Dia percaya bahwa seorang pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baik harus diukur dari kemampuan serta kontribusinya, bukan dari hubungan dekat dengan pimpinan.
BACA JUGA:Blusukan Calon Bupati Beltim: Kamarudin Muten Ajak Tanam Pohon Demi Lingkungan Lebih Hijau
Pendekatan berbasis kompetensi ini, menurutnya, adalah langkah untuk membangun birokrasi yang kuat, transparan, dan mampu melayani masyarakat secara efektif.
Komitmen Kamarudin Muten ini mendapat respons positif dari warga Beltim yang berharap perubahan ini akan menghapus praktik-praktik favoritisme yang kerap terjadi dalam pemerintahan.
Dani, warga Manggar, menyambut baik langkah ini. Dia menyebutnya sebagai terobosan yang dapat memotivasi pegawai bekerja lebih baik tanpa kekhawatiran tentang ketidakadilan.
“Ini akan memberikan kepercayaan kepada pegawai yang selama ini bekerja profesional namun jarang mendapatkan pengakuan karena bukan bagian dari kelompok tertentu. Saya berharap ini akan membawa reformasi nyata dalam pemerintahan kita,” kata Dani.
BACA JUGA:Kamarudin-Khairil Bakal Sediakan Waktu Khusus, Serap Aspirasi Masyarakat Beltim di Kantor Bupati
BACA JUGA:Serukan Kampanye Damai, Kamarudin Muten: Pilkada Beltim 2024 Bukan Ajang Perselisihan
Dengan pendekatan ini, Kamarudin berharap dapat mewujudkan pemerintahan yang mengutamakan hasil kerja nyata dan mengedepankan kepentingan masyarakat tanpa intervensi politik.
"Posisi di pemerintahan adalah amanah, bukan untuk bagi-bagi jabatan," tegas Kamarudin, yang menambahkan bahwa rakyat berhak atas pelayanan publik yang baik, adil dan transparan.
Dalam visinya, pemerintahan yang bersih dari praktik nepotisme dan balas budi politik ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong semangat kerja PNS yang merasa kinerja mereka akan dihargai tanpa pandang bulu.