BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengimbau agar proses pemindahan pegawai pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan secara bertahap, mengutamakan efisiensi dan fokus pada kementerian yang terlibat langsung dalam pembangunan.
Prasetyo menegaskan bahwa pemindahan ini tidak perlu dilakukan serentak atau dalam jumlah besar.
"Kita akan melihat situasinya ke depan. Lebih baik melakukan secara terarah dan fokus, sehingga tidak perlu semuanya langsung dipindahkan sekaligus," jelas Prasetyo ketika ditemui di Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu, 27 Oktober.
Ia menambahkan bahwa prioritas awal kunjungan kerja di IKN sebaiknya diberikan kepada kementerian-kementerian yang terkait langsung dengan pembangunan dan pemindahan, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Keuangan.
BACA JUGA:Dukungan Publik Melonjak: 85 Persen Masyarakat Percaya Prabowo Mampu Bawa Indonesia Maju
BACA JUGA:Pembangunan IKN Dipacu, Prabowo Targetkan Selesai dalam 4 Tahun Kedepan
"Kehadiran yang terlalu besar di awal belum tentu efisien. Cukup kementerian inti yang berperan langsung untuk memantau proyek-proyek awal," kata Prasetyo.
Mengenai waktu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemindahan ibu kota negara, Prasetyo menyebut dokumen tersebut masih dalam tahap kajian dan akan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto ketika persiapan telah matang.
Di sisi lain, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyatakan pada 23 Oktober lalu bahwa peresmian Istana Garuda di IKN sudah menjadi salah satu target dalam 100 hari pertama pemerintahan yang baru.
"Peresmian beberapa bangunan, termasuk Istana Garuda, sudah dalam tahap finalisasi," ungkap Diana. (beritasatu)