BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian, menekankan perlunya penguatan kawasan perbatasan secara menyeluruh, bukan hanya melalui pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Menurut Tito, fokus utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan agar pembangunan bisa lebih merata dan keadilan sosial dapat tercapai.
"Tidak hanya pos lintas batas yang perlu diperkuat, tetapi juga pembangunan di daerah perbatasan itu sendiri. Ini penting agar masyarakat di sana menjadi lebih sejahtera dan dapat memperkuat rasa nasionalisme mereka," ungkap Tito dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Dengan meningkatkan kesejahteraan di kawasan perbatasan, diharapkan akan muncul rasa kebanggaan dan nasionalisme yang kuat, yang pada gilirannya dapat membantu menghadapi berbagai tantangan dari luar.
BACA JUGA:Kementerian Kominfo Ancam Blokir Bigo Live Jika Tidak Hapus Konten Judi Didalamnya
BACA JUGA:Cegah Penyalahgunaan, Pertamina Uji Coba Pembelian BBM Subsidi dengan QR Code
Tito menjelaskan bahwa memperkuat daerah perbatasan bukan hanya tentang mendorong pemerataan pembangunan, tetapi juga untuk memicu pertumbuhan di berbagai sektor, baik di perkotaan maupun pedesaan.
"Saat kita membangun di wilayah perbatasan, kita juga secara otomatis memperkuat sistem pertahanan nasional melalui peningkatan kualitas hidup rakyat di sana," tambahnya.
Menjelang rencana jangka menengah Gerbangdutas 2025-2029, BNPP akan melakukan inventarisasi masalah di kawasan perbatasan. Ini termasuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap daerah perbatasan, seperti infrastruktur, transportasi, dan pasar.
"Pemerintah pusat akan memprioritaskan masalah-masalah yang penting dan sesuai dengan prioritas nasional. Kami juga akan mengajukan anggaran untuk program-program tersebut kepada Bappenas dan Kemenkeu," jelas Tito.
BACA JUGA:Pansus Angket Haji Ajak Masyarakat Lapor Jika Alami Masalah Terkait Penyelenggaraan Haji
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Tito juga berharap kontribusi dari APBD provinsi dan kabupaten sesuai dengan kapasitas masing-masing. Evaluasi rutin setiap tiga bulan akan dilakukan untuk memantau progres dari setiap target pekerjaan.
"Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek yang mendalam pada upaya penguatan dan pembangunan kawasan perbatasan," tutupnya. (ant)