Menkeu Sri Mulyani Dicecar Pertanyaan Soal Efisiensi Anggaran Saat Beri Materi Retret Kepala Daerah
Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pemateri dalam pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (23/2) malam--Istimewa
BELITONGEKSPRES.COM - Saat menjadi pemateri dalam retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu 23 Februari malam, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dicerar banyak pertanyaan mengenai efisiensi anggaran.
Sesi tersebut diwarnai diskusi dinamis, dengan beragam pertanyaan yang dilontarkan para kepala daerah terkait efisiensi anggaran, dana bagi hasil, pajak, retribusi, hingga persoalan inflasi yang menjadi perhatian utama.
Dalam tanggapannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan juga tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda). Ia menekankan pentingnya kontribusi daerah dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Lebih jauh, Sri Mulyani mengajak kepala daerah untuk mengadopsi pendekatan inovatif dalam pembiayaan pembangunan.
BACA JUGA:Lemhanas Bekali Kepala Daerah Wawasan Kebangsaan dalam Retret di Magelang
BACA JUGA:Kurangi Dominasi Jemaah Lansia, BPKH Ajak Generasi Muda Daftar Haji Sejak Dini
Ia menekankan bahwa ketergantungan penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa menghambat percepatan pembangunan infrastruktur. Sebagai solusi, kolaborasi dengan sektor swasta dinilai menjadi alternatif yang efektif.
“Banyak negara lain membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak harus selalu mengandalkan APBN atau APBD. Menunggu dana pemerintah bisa memakan waktu lama,” jelas Sri Mulyani.
Ia juga memaparkan contoh sektor yang potensial untuk menerapkan skema pembiayaan kreatif, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan layanan kesehatan. Menurutnya, selama proyek tersebut mampu menghasilkan pendapatan, keterlibatan swasta menjadi opsi yang realistis.
Kementerian Keuangan, tambah Sri Mulyani, telah menyediakan berbagai instrumen pendanaan inovatif yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, dibutuhkan komitmen, kerja keras, dan keahlian finansial yang memadai.
BACA JUGA:Sri Mulyani Jadi Pembicara di Sesi Malam Retret Kepala Daerah, Tekankan Efisiensi Anggaran
BACA JUGA:Elite PDIP Kumpul di Rumah Megawati, Kompak Bungkam Terkait Isi Pertemuan
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti antusiasme tinggi para kepala daerah selama sesi diskusi berlangsung.
Banyak di antara mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan langsung persoalan teknis keuangan yang dihadapi di daerah masing-masing.