BELITONGEKSPRES.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan betapa krusialnya dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini bukan hanya penting untuk keberhasilan program, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menghindari campur tangan mafia yang dapat merugikan pelaksanaan inisiatif strategis pemerintah.
Ermia Sofiyessi, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN, menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin menerima kunjungan dari berbagai pejabat daerah, termasuk gubernur, wali kota, bupati, dan sekretaris daerah. Mereka semua menunjukkan komitmen untuk mendukung suksesnya program MBG di wilayah masing-masing.
"Kami sangat menghargai respons ini, karena dukungan tersebut akan sangat membantu, termasuk dalam upaya memberantas praktik mafia," ungkapnya dalam seminar Forum Pemred dengan tema "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers, Jakarta.
Yessi mengungkapkan bahwa partisipasi aktif dari pemerintah daerah sangat vital bagi BGN, terutama mengingat jumlah penerima manfaat MBG yang mencapai 82,9 juta orang, sementara anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp71 triliun.
BACA JUGA:Menteri Pariwisata Widiyanti Jadi Menteri Terkaya Versi LHKPN, Segini Nilainya
BACA JUGA:BGN Komitmen Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Meski Keterbatasan SDM
Berdasarkan perhitungan, anggaran tersebut hanya dapat menjangkau sekitar 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Kepala BGN menyebutkan bahwa untuk memenuhi seluruh target, diperlukan anggaran minimal Rp100 triliun.
Dalam hal ini, Yessi berharap pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam penyediaan infrastruktur untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang mencakup kantor, dapur, dan jaminan ketersediaan pasokan bahan makanan. Sementara itu, BGN akan bertanggung jawab dalam hal pengolahan makanan dan memastikan standar gizi terpenuhi.
BGN optimis bahwa jika pemerintah daerah dapat mengawasi pelaksanaan dengan baik dan menghindari fluktuasi harga bahan baku, maka tidak hanya target penerima manfaat MBG dapat tercapai, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
"Kami menargetkan terbentuknya 5.000 SPPG tahun ini, dengan 20 di antaranya berlokasi di daerah. Setiap SPPG rata-rata memerlukan 3.000 butir telur dan 300 ekor ayam, yang berarti akan ada perputaran ekonomi yang signifikan. Kami berharap pemerintah daerah dapat memastikan semua kebutuhan tersebut terpenuhi," pungkasnya. (antara)