BELITONGEKSPRES.COM - Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan pandangan kritis terhadap usulan beberapa anggota Komisi IX DPR yang mengusulkan penggunaan dana cukai rokok untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Achmad menilai bahwa hal ini menciptakan kontradiksi moral yang cukup besar, mengingat rokok adalah salah satu penyebab utama berbagai masalah kesehatan di Indonesia, seperti penyakit paru-paru, jantung, dan kanker.
Menurut Achmad, pendanaan program gizi anak-anak dengan cukai rokok bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menurunkan angka perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.
"Menggunakan cukai rokok sebagai sumber pendanaan, pemerintah secara tidak langsung memberi sinyal bahwa konsumsi rokok dapat diterima, meskipun tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesehatan generasi muda," ujar Achmad dalam keterangan yang diterima ANTARA pada Sabtu, 19 Januari.
BACA JUGA:Bapanas Dorong Peningkatan Kapasitas Petani Demi Swasembada Pangan
BACA JUGA:Badan Bank Tanah Fasilitasi Lahan untuk Rumah Subsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani, mengusulkan untuk memanfaatkan cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun sebagai dana untuk program MBG, yang diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp420 triliun.
Meski usulan ini terkesan praktis, Achmad mengingatkan bahwa ketergantungan pada cukai rokok dapat menimbulkan risiko bagi keberlanjutan program. Pendapatan dari cukai rokok tidak stabil dan cenderung menurun seiring dengan keberhasilan kebijakan pengendalian tembakau.
"Jika pemerintah terlalu bergantung pada dana cukai rokok, keberlangsungan program MBG bisa terancam, terutama di masa depan ketika masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi isu besar di Indonesia," jelas Achmad.
Lebih lanjut, Achmad mengkritisi usulan tersebut sebagai solusi reaktif terhadap masalah struktural dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menyarankan pemerintah untuk mencari sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan, seperti optimalisasi belanja negara dan reformasi perpajakan.
BACA JUGA:Dampak Kebijakan Donald Trump Pasca Indonesia Gabung BRICS di Tengah Ketegangan AS-Tiongkok
BACA JUGA:Pelita Air Rayakan HUT Ke-55, Hadirkan Promo Menarik untuk Penumpang
"Optimalisasi anggaran negara dan peningkatan efisiensi belanja bisa menjadi solusi jangka panjang yang lebih stabil. Selain itu, reformasi perpajakan yang meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak dapat memberi penerimaan negara yang cukup untuk mendanai program-program sosial seperti MBG," tambah Achmad.
Achmad juga menekankan bahwa menggunakan cukai rokok sebagai sumber dana dapat memberi pesan yang salah kepada masyarakat. "Pemerintah seharusnya mendorong gaya hidup sehat, bukan malah mendukung konsumsi rokok untuk mendanai program sosial. Ini dapat merusak kredibilitas kebijakan kesehatan dan sosial pemerintah."
Sebagai alternatif, Achmad menyarankan agar dana APBN dialokasikan kembali untuk mendukung program MBG dengan cara yang lebih efisien, atau memperluas basis pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.