Indef: Manfaat Program Makan Bergizi Gratis Baru Terlihat dalam Jangka Panjang

BELITONGEKSPRES.COM - Riza Annisa Pujarama, peneliti dari Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyatakan bahwa dampak dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terlihat dalam jangka panjang. "Manfaat dari program MBG ini tidak bisa dinilai dalam waktu singkat," ujarnya dalam diskusi publik virtual di Jakarta pada Rabu.

Dari segi jangka pendek, program MBG diharapkan dapat meningkatkan tingkat absensi siswa, sehingga mereka akan mendapatkan lebih banyak pembelajaran yang bermanfaat di masa depan. 

Namun, untuk melihat dampak nyata terhadap perbaikan gizi dan penanganan stunting, terutama bagi ibu hamil, perubahan ini hanya dapat terdeteksi setelah adanya pergeseran pola makan yang terjadi melalui program ini. "Efek ini akan terlihat dalam jangka panjang, terutama setelah anak-anak lahir dan pola makan mereka berubah," jelasnya.

Program MBG direncanakan dimulai pada Januari 2025, dengan tahapan yang mencakup penerima manfaat yang akan meningkat dari 3 juta orang pada awal tahun menjadi 15-17,5 juta orang di akhir tahun, dengan dukungan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang juga akan bertambah. Meskipun demikian, Annisa mencatat bahwa anggaran untuk program ini sangat besar, mengingat situasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ketat.

BACA JUGA:Cak Imin Sebut Butuh Kajian Mendalam Soal Kelayakan Kampus Kelola Tambang

BACA JUGA:Prabowo Beri Amnesti Narapidana KKB, DPR Nilai Sebagai Langkah Humanis

Dari data yang ada, total kebutuhan anggaran untuk program MBG diperkirakan mencapai Rp71 triliun, yang bisa bertambah seiring dengan target penerima manfaat yang meningkat hingga 82,9 juta jiwa, dengan total dana yang diperlukan mencapai Rp215,54 triliun. "Jumlah ini jauh lebih besar daripada anggaran untuk belanja modal dan bantuan sosial lainnya di APBN 2025," ungkapnya.

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang signifikan ini, Annisa menyarankan agar pemerintah mencari sumber tambahan dengan memanfaatkan pos belanja lain dalam APBN 2025, yang mencapai 21,46 persen. Rencana belanja pemerintah mencakup berbagai program sosial, dukungan ketahanan pangan, serta pembayaran kewajiban pemerintah, yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai program MBG.

Selain itu, dia juga mengusulkan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga filantropi agar beban APBN tidak terlalu berat. "Kerja sama antar kementerian dan lembaga sangat penting, terutama Kementerian Kesehatan, yang memiliki program nutrisi untuk balita dan ibu hamil. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas program dan mengoptimalkan anggaran yang ada," pungkasnya. (antara)