BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah merancang berbagai program dan insentif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, termasuk penyaluran kredit sebesar Rp 20 triliun yang ditujukan untuk industri padat karya.
Kredit ini, yang menjadi bagian dari program unggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor industri tersebut.
“Pemerintah telah menyiapkan kredit Rp 20 triliun untuk industri padat karya, sebagai salah satu langkah nyata dalam mendukung perekonomian. Program ini mencakup sektor-sektor seperti tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, makanan, minuman, dan mainan anak, dengan syarat jumlah pekerja minimal 50 orang,” ujar Airlangga pada wartawan, Selasa 24 Desember.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan paket ekonomi berupa kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, serta kredit investasi dengan durasi maksimal delapan tahun. Paket ekonomi ini bisa dipadukan dengan kredit modal kerja yang juga mendapatkan plafon hingga Rp 20 triliun.
BACA JUGA:Pupuk Indonesia Siap Salurkan Pupuk Bersubsidi Mulai Januari 2025
BACA JUGA:Realisasi KUR 2024 Capai Rp280 Triliun, Menko Airlangga Targetkan 2025 Naik Rp300 Triliun
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemerintah juga memperkenalkan insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) untuk karyawan dengan gaji bulanan antara Rp 4,8 juta hingga Rp 10 juta.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% selama enam bulan untuk perusahaan.
Program insentif untuk sektor industri padat karya ini menjadi salah satu kebijakan prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang telah berjalan selama dua bulan. Airlangga menambahkan, masih banyak kebijakan yang dirancang untuk menyempurnakan program-program sebelumnya yang lebih pro-rakyat.
Pada sektor UMKM, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penghapusan tagihan utang, yang sudah menyasar sekitar 67.000 UMKM dengan nilai utang Rp 2,4 triliun. Potensi penghapusan utang untuk lebih dari sejuta UMKM mencapai Rp 15 triliun.
BACA JUGA:Dua Raksasa Otomotif Jepang Honda dan Nissan Targetkan Merger pada Juni 2025
BACA JUGA:DJP Kemenkeu Sebut Kriteria PPN 12 Persen untuk Barang Mewah Masih Dibahas Pemerintah
“Tantangan selanjutnya adalah bagaimana regulasi dari OJK dan sektor UMKM bisa berjalan seiring dengan PP yang diterbitkan. Beberapa mekanisme perlu disempurnakan agar program ini dapat berjalan dengan baik,” kata Airlangga.
Di sektor perdagangan, pemerintah juga berhasil menurunkan harga tiket pesawat hingga 10% menjelang akhir tahun 2024. Serta menggelar program diskon besar-besaran, seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) dan diskon ritel yang mencapai 50-70%. Airlangga menargetkan penjualan sektor perdagangan mencapai Rp 15 triliun dalam sepuluh hari terakhir tahun ini.
Tak hanya itu, pemerintah juga menaikkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, dari Rp 1 juta menjadi Rp 2,4 juta selama enam bulan. Program ini, bersama dengan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025, bertujuan untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan.