Tim Hukum BEBUAT Ajukan Sengketa Pilkada 2024 ke MK, Bawaslu Beltim Nilai Sebagai Hak

tim hukum bebuat ajukan sengketa pilkada 2024 ke mk, bawaslu beltim nilai sebagai hak manggar, belitongekspres.com - tim hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati belitung timur (beltim) nomor urut 01, burhanudin-ali reza (bebuat), resmi mengajukan sengketa hasil pilkada 2024 ke mahkamah konstitusi (mk). menanggapi langkah tim hukum bebuat yang mengajukan gugatan tersebut, ketua bawaslu kabupaten beltim danny sugara menilai hal itu sebagai hak masing-masing pihak. namun, danny sugara menekankan bahwa mahkamah konstitusi hanya menangani kasus yang melibatkan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif (tsm).   “untuk dapat dikategorikan bersifat tsm (terstruktur, sistematis dan masif) pelanggaran harus mencakup minimal 50 persen wilayah kabupaten. itu menjadi dasar bagi mahkamah konstitusi untuk memproses laporan tersebut,” jelasnya, sabtu 7 desember 2024. baca juga:laporan dugaan money politik pilkada beltim 2024 dihentikan, bawaslu: tak memenuhi unsur baca juga:ada ancaman pasca pilkada beltim 2024, pengacara tegaskan masyarakat tidak boleh diintimidasi danny berharap semua pihak dapat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menunggu hasil keputusan dari mahkamah konstitusi terkait laporan yang diajukan.   sementara itu, tim hukum paslon bebuat resmi mendaftarkan permohonan gugatan sengketa hasil pilkada ke mahkamah konstitusi (mk) pada jumat 6 desember 2024 malam. langkah ini dilakukan karena dugaan pelanggaran serius berupa politik uang yang disebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh pasangan nomor urut 02, kamarudin muten (afa)-khairil anwar.  gugum ridho putra, s.h., m.h., selaku ketua tim hukum bebuat menyatakan bahwa mereka memiliki bukti kuat terkait pembagian uang dan pemberian materi lainnya yang dilakukan tim pasangan afa untuk memengaruhi pemilih di hampir seluruh kecamatan di beltim. baca juga:hidayat-hellyana ungguli erzaldi-yuri dalam rekapitulasi suara pilkada babel 2024 baca juga:pemilik spbu belitung ditetapkan tersangka, terkait kasus dugaan pencemaran minyak “kami memiliki bukti cukup bahwa tim afa (kamarudin muten-khairil anwar) membagi-bagikan uang secara masif. ini melanggar prinsip demokrasi yang jujur dan adil,” ujar gugum dalam siaran pers yang diterima belitong ekspres. pasangan kamarudin-khairil sebelumnya dinyatakan menang dengan selisih suara yang signifikan. namun, tim hukum bebuat menegaskan bahwa kemenangan tersebut tidak sah karena diduga diperoleh melalui praktik politik uang yang melanggar hukum.   “pelanggaran seperti ini tidak bisa dibiarkan. kami berharap mk bisa memberikan keadilan dengan memproses dan mengusut tuntas kasus ini,” tambah gugum.   dalam gugatan yang diajukan, tim hukum bebuat juga menyatakan bahwa seluruh bukti pelanggaran politik uang telah diproses di badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat. hal ini menjadi dasar bagi mahkamah konstitusi untuk mengambil alih pemeriksaan kasus ini.   baca juga:kpu beltim tetapkan hasil pilkada 2024, pasangan kamarudin-khairil unggul baca juga:pilkada 2024: tingkat partisipasi warga beltim tertinggi di babel mahkamah konstitusi sendiri memiliki rekam jejak membatalkan hasil pemilihan yang terbukti diwarnai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. jika pengaduan bebuat diterima, bukan tidak mungkin mk akan memerintahkan pemungutan suara ulang pilkada 2024 di kabupaten belitung timur.   tim hukum pasangan bebuat berharap langkah ini menjadi upaya memperjuangkan demokrasi yang sehat dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.   untuk informasi lebih lanjut, pihak media dipersilakan menghubungi narahubung yang telah disiapkan oleh tim hukum bebuat.   baca juga: kpu beltim umumkan hasil rekapitulasi suara pilkada 2024, kamarudin-khairil raih 44.949 baca juga:turnamen pelangi cup 2025 siap digelar di beltim, wadah bakat sepak bola muda pulau belitung sebelumnya, ketua bawaslu belitung timur, danny sugara, menyampaikan bahwa laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diajukan oleh tim pasangan calon nomor urut 01, burhanudin-ali reza (bebuat), sebagian besar tidak memenuhi unsur pelanggaran.   dalam keterangannya, danny menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari tim bebuat yang mayoritas terkait dugaan politik uang selama masa pilkada. "bawaslu beltim langsung menindaklanjuti laporan-laporan tersebut sesuai tata cara penanganan dugaan tindak pidana pemilihan berdasarkan perbawaslu nomor 9 tahun 2024," ungkapnya.   bawaslu bersama tim penegakan hukum terpadu (gakkumdu) melakukan serangkaian langkah, termasuk mengkaji laporan, melakukan klarifikasi, dan menggali keterangan dari pelapor, terlapor, saksi-saksi, serta pihak terkait lainnya. baca juga:workshop sinergitas dan optimalisasi penanganan konflik sosial digelar di beltim baca juga:tingkat keberhasilan pengobatan filariasis di beltim meningkat, tapi masih di bawah target namun, hasil kajian menyatakan bahwa tujuh laporan yang diajukan oleh tim bebuat tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.   “berdasarkan pemeriksaan dan kajian gakkumdu, laporan tersebut belum terbukti memenuhi unsur dugaan pidana money politics,” tegas danny sugara.

Tag

• # sengketa pilkada beltim
• # sengketa pilkada 2024
• # gugatan pilkada beltim
• # tim hukum bebuat
• # laporan money politik
• # pilkada beltim 2024
• # mahkamah konstitusi

Share

• 
• 
• 
• 
•