DPR Nilai Pemerintah Perlu Mempermudah Akses Sertifikasi SNI bagi UMKM

BELITONGEKSPRES.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menilai bahwa pemerintah perlu mempermudah akses bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). 

Menurutnya, langkah ini penting agar produk UMKM memiliki daya saing yang lebih tinggi, sebanding dengan produk luar negeri yang sudah mendapatkan label SNI.

Novita mengungkapkan, banyak pelaku UMKM yang melihat proses standarisasi sebagai hal yang mahal, baik untuk SNI, Good Manufacturing Practices (GMP), maupun Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). 

Jika tantangan ini tidak segera diatasi, dia khawatir target standarisasi akan sulit tercapai, dan konsumen cenderung memilih produk yang sudah terstandarisasi.

BACA JUGA:BPKN: Apple Wajib Memenuhi Aturan TKDN untuk Beroperasi di Indonesia

BACA JUGA:KSAD Siap Dukung Kementan Wujudkan Swasembada Pangan dengan Kerahkan Prajurit TNI

Kesulitan dalam memperoleh akreditasi SNI, lanjut Novita, dapat berdampak pada penurunan penjualan produk UMKM. 

Ini juga membuka peluang bagi produsen asing untuk memasuki pasar Indonesia, yang pada akhirnya akan membuat daya saing produk UMKM semakin menurun dan berpotensi menghentikan perputaran ekonomi di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah.

Oleh karena itu, Novita mendorong pemerintah untuk mempermudah proses sertifikasi SNI bagi UMKM. Dia juga menegaskan bahwa DPR siap memberikan dukungan penuh untuk program ini, termasuk dengan menyediakan anggaran tambahan, asalkan ada solusi konkret untuk mengatasi kendala di lapangan. 

Salah satu jalan keluar yang dia sarankan adalah pemberian subsidi atau insentif untuk sertifikasi SNI guna meringankan beban pelaku UMKM. (ant)