Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP Supaya Tepat Sasaran, Pakar Keuangan Beberkan Alasannya

pembelian lpg 3 kg dengan ktp supaya tepat sasaran, pakar keuangan beberkan alasannya belitongekspres.com, profesor hamid paddu, seorang pakar keuangan, menyatakan bahwa penggunaan kartu tanda penduduk (ktp) atau kartu keluarga (kk) dalam pembelian gas lpg 3 kilogram adalah kebijakan yang tepat.  menurutnya, mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai langkah pendataan, tetapi juga sebagai upaya edukasi kepada masyarakat. dengan cara ini, subsidi dapat lebih tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam golongan miskin. “tujuannya agar tepat sasaran sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat supaya fiskal anggaran tepat sasaran” katanya seperti dilansir dari kantor berita antara pada rabu 24 januari. profesor hamid paddu menyatakan keyakinannya bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran dapat memberatkan keuangan negara. menurutnya, perkiraan sekitar rp 10-15 triliun subsidi untuk gas lpg 3 kilogram mungkin terbuang sia-sia karena dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya tidak memerlukannya, seperti masyarakat ekonomi mampu.  “maka dari itu jika tidak dibatasi, anggaran kita akan jebol terus” kata dia. baca juga:polda metro jaya diskusikan kemungkinan penjemputan paksa siskaeee baca juga:maruli simanjuntak gantikan jenderal dudung jabat komisaris utama pt pindad profesor hamid paddu, yang menjabat sebagai guru besar di universitas hasanuddin makassar, menekankan bahwa pembelian lpg 3 kilogram dengan menggunakan ktp atau kk bukan hanya sekadar mekanisme administratif, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat. dokumen kependudukan tersebut dapat menjadi indikator yang jelas, menunjukkan apakah seseorang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau sebaliknya. dengan adanya aturan yang mendukung penggunaan ktp atau kk dalam pembelian elpiji 3 kilogram, profesor hamid paddu berpendapat bahwa secara perlahan, orang dengan penghasilan tinggi akan merasa malu.  profesor hamid paddu menjelaskan bahwa penggunaan ktp atau kk dalam pembelian gas elpiji 3 kilogram dapat membuat orang yang berasal dari kalangan ekonomi mampu malu untuk mengambil keuntungan dari subsidi tersebut.  mereka akan lebih berhati-hati dan tidak menggunakan dokumen tersebut untuk membeli gas elpiji dengan harga subsidi yang rendah. baca juga:digrebek pelajar, pasangan lakukan hubungan intim di mobil langsung kabur tancap gas baca juga:gibran dituduh lecehkan mahdud md, ini kata nusron wahid dengan adanya mekanisme ini, diharapkan bahwa orang-orang dengan ekonomi mampu secara perlahan akan beralih untuk membeli gas non-subsidi atau bright gas. pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan subsidi dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkannya, sehingga yang berhak tidak selalu kehabisan. “hal itu berakibat pada anggaran kita yang berasal dari pajak akan habis dinikmati oleh orang yang tidak berhak” kata dia. profesor hamid paddu menekankan bahwa masyarakat seharusnya melihat penggunaan ktp atau kk dalam pembelian gas lpg 3 kilogram sebagai suatu hal yang positif.  ia meminta agar aturan ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang mempersulit, melainkan sebagai langkah yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan gas lpg 3 kilogram bagi masyarakat. diketahui bahwa terdapat pro dan kontra terkait kebijakan pembelian gas lpg 3 kilogram dengan menggunakan ktp atau kk setelah pemerintah, melalui kementerian energi dan sumber daya mineral (esdm), memberlakukan peraturan tersebut mulai tanggal 1 januari 2024. kebijakan ini membatasi pembelian gas subsidi pemerintah hanya untuk masyarakat yang terdata. para pembeli di pangkalan lpg cukup membawa ktp atau kk, kemudian keabsahan pembelian akan diverifikasi berdasarkan data yang sudah terdaftar dalam sistem. masyarakat juga dapat melihat status pendaftaran masing-masing orang melalui laman subsiditepat.mypertamina.id/lpg/ceknik.

Tag

• # pakar keuangan
• # profesor hamid paddu
• # lpg subsidi
• # ktp
• # lpg 3 kg

Share

• 
• 
• 
• 
•