KPK Siap Usut Gratifikasi Kuota Haji Khusus 2024, Kemenag Klaim Sudah Sesuai Ketentuan

Reporter: Yudiansyah |

Editor: Yudiansyah |

Selasa , 10 Sep 2024 - 21:59

Wakil Ketua Pansus Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin melakukan Sidak ke Kantor Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), Jakarta, Rabu 4 September 2024. (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)--

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk menyelidiki dugaan gratifikasi dalam alokasi kuota haji khusus tahun 2024. Langkah ini muncul di tengah isu pembagian kuota tambahan yang dinilai tak transparan.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa lembaga antirasuah itu siap bekerja sama dengan Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk dugaan gratifikasi jika diperlukan.

"Kami terbuka untuk bekerja sama dengan Pansus Haji untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus," ujar Tessa seperti dilansir dari Antara, Selasa 10 September 2024.

Tessa menekankan bahwa langkah tersebut sangat penting untuk memastikan pemerintah, khususnya Kementerian Agama atau Kemenag, dapat memberikan layanan ibadah haji yang adil dan bebas dari korupsi.

Tessa juga menyebut bahwa hingga saat ini, KPK belum menerima permintaan resmi dari Pansus Haji DPR terkait kerjasama dalam penyelidikan kasus tersebut. “KPK masih menunggu surat resmi dari DPR,” ujar Tessa.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa KPK belum menentukan apakah kasus ini masuk dalam ranah pidana atau sekadar administrasi negara. “Kami masih menunggu surat serta bahan-bahan terkait,” tambahnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024 ini.

Salah satu hal yang menjadi sorotan utama Pansus adalah terkait pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh Arab Saudi. Pada saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan tersebut menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Alasan utama Kementerian Agama membagi rata kuota tambahan ini didasarkan pada keterbatasan kapasitas tenda di Mina, yang tidak dapat menampung semua jamaah haji reguler jika seluruh kuota diberikan untuk haji reguler.

Pansus Haji merasa tidak puas dengan keputusan "sepihak" dari Kemenag yang membagi kuota tambahan tanpa koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI. Akhirnya, Tim Pengawas Haji 2024 sepakat membentuk Pansus Haji yang diinisiasi oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

kpk siap usut gratifikasi kuota haji khusus 2024, kemenag klaim sudah sesuai ketentuan                            jakarta, belitongekspres.com - komisi pemberantasan korupsi (kpk) menyatakan kesiapannya untuk menyelidiki dugaan gratifikasi dalam alokasi kuota haji khusus tahun 2024. langkah ini muncul di tengah isu pembagian kuota tambahan yang dinilai tak transparan.
juru bicara kpk, tessa mahardhika, menegaskan bahwa lembaga antirasuah itu siap bekerja sama dengan panitia khusus (pansus) haji untuk dugaan gratifikasi jika diperlukan. 
"kami terbuka untuk bekerja sama dengan pansus haji untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus," ujar tessa seperti dilansir dari antara, selasa 10 september 2024.
tessa menekankan bahwa langkah tersebut sangat penting untuk memastikan pemerintah, khususnya kementerian agama atau kemenag, dapat memberikan layanan ibadah haji yang adil dan bebas dari korupsi.
baca juga:sidang kasus korupsi timah: penambang liar bisa kantongi rp500 juta per bulan
baca juga:pemerintah resmi izinkan ekspor pasir laut, ini aturan barunya
tessa juga menyebut bahwa hingga saat ini, kpk belum menerima permintaan resmi dari pansus haji dpr terkait kerjasama dalam penyelidikan kasus tersebut. “kpk masih menunggu surat resmi dari dpr,” ujar tessa.
selain itu, ia menjelaskan bahwa kpk belum menentukan apakah kasus ini masuk dalam ranah pidana atau sekadar administrasi negara. “kami masih menunggu surat serta bahan-bahan terkait,” tambahnya.
sebelumnya, panitia khusus (pansus) angket haji dpr ri mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024 ini.
salah satu hal yang menjadi sorotan utama pansus adalah terkait pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan oleh arab saudi. pada saat itu, kementerian agama membagi kuota tambahan tersebut menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
baca juga:lapangan pekerjaan jadi tantangan kebijakan ekonomi presiden terpilih 
baca juga:baznas dan kemenag luncurkan program madrasah layak belajar untuk perbaikan sarana pendidikan
alasan utama kementerian agama membagi rata kuota tambahan ini didasarkan pada keterbatasan kapasitas tenda di mina, yang tidak dapat menampung semua jamaah haji reguler jika seluruh kuota diberikan untuk haji reguler.
pansus haji merasa tidak puas dengan keputusan "sepihak" dari kemenag yang membagi kuota tambahan tanpa koordinasi dengan komisi viii dpr ri. akhirnya, tim pengawas haji 2024 sepakat membentuk pansus haji yang diinisiasi oleh wakil ketua dpr ri muhaimin iskandar.
dalam proses sidang pansus angket haji, berbagai pihak, baik dari internal kemenag maupun di luar kementerian, dimintai keterangan untuk memberikan klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan tersebut. 
panggil verifikator kuota haji
panitia khusus (pansus) haji dpr memanggil para verifikator yang bertanggung jawab atas kuota haji reguler, khusus, dan tambahan untuk memberikan keterangan terkait proses input data jemaah haji tahun 2024.
baca juga:kalibrasi fasilitas bandara nusantara dimulai, kemenhub pastikan standar keselamatan terpenuhi
baca juga:tni al perkuat pertahanan laut dengan kapal perang italia dan fregat turki
ketua pansus haji, nusron wahid, menjelaskan bahwa ada informasi dari saksi-saksi sebelumnya mengenai proses persetujuan kuota ibadah haji khusus, yang dimulai dari pengajuan oleh penyelenggara ibadah haji khusus (pihk) hingga ditjen penyelenggaraan haji khusus kementerian agama (kemenag).
"ada yang disetujui dan ada yang tidak. alasan di balik keputusan itu apa? yang bertanggung jawab atas persetujuan ini adalah direktur haji khusus, pak jaja jaelani. penelitian atas data ini dilakukan oleh verifikator yang dikuasakan oleh pak jaja," kata nusron di kompleks parlemen senayan, jakarta, senin, 9 september 2024.
nusron juga menjelaskan bahwa proses verifikasi dan pendaftaran dimulai dari kabupaten/kota ke tingkat kanwil hingga diteruskan ke pusat melalui verifikator layanan haji dalam negeri. "semuanya tergantung verifikator. jadi, kami akan meminta keterangan lebih lanjut dari mereka," tambahnya.
sementara itu, anggota pansus haji, marwan jafar, menyatakan bahwa ada pengakuan dari verifikator kuota haji khusus yang mengungkap bahwa mereka diperintahkan oleh atasan untuk menginput data calon jemaah haji khusus agar bisa berangkat pada 2024 tanpa masa tunggu.
baca juga:amankan pilkada 2024, polri gandeng masyarakat dan bentuk satgas nusantara
baca juga:menpan rb tegaskan pentingnya langkah proaktif bkn untuk sukses casn 2024
"mereka mengaku bahwa calon jemaah tanpa masa tunggu, khususnya haji khusus, bisa berangkat karena ada perintah dari atasan mereka. siapa atasannya? kasubdit, direktur, hingga dirjen," ujarnya.
marwan juga menduga ada gratifikasi di balik kasus ini, karena jemaah haji tanpa masa tunggu tiba-tiba bisa langsung berangkat. menurutnya, pembagian kuota tambahan 20 ribu yang dibagi rata 50:50 antara haji reguler dan haji khusus ini mencurigakan.
"kami menduga ada kebijakan yang menyeleweng, sebab tanpa itu, hal ini tidak mungkin terjadi," tukas marwan.
juru bicara kementerian agama, anna hasbie, menegaskan bahwa pengisian kuota haji tahun 1445 h/2024 m telah sesuai dengan ketentuan. ia menyebut data siskohat menunjukkan ada 3.503 orang yang mendaftar dan berangkat pada tahun 2024 dengan nol tahun masa tunggu. 
data ini, kata anna, telah diserahkan ke pansus angket haji. "data ini jelas dan transparan. kami sudah menyerahkan data 3.503 jemaah nol tahun kepada pansus angket haji," tegas anna.
baca juga:ojk tegaskan semua bank terapkan sistem deteksi rekening yang terlibat judi online
baca juga:kemenparekraf sandiaga uno targetkan penurunan harga tiket pesawat hingga 10 persen pada akhir oktober
ia juga menjelaskan bahwa jemaah haji nol tahun tersebut melunasi pembayaran pada tahap pengisian sisa kuota antara februari hingga juni 2024, bukan pada tahap awal.
"jadi, pernyataan marwan dasopang bahwa jemaah nol tahun melunasi sejak januari itu tidak benar dan cenderung fitnah. kami punya data lengkap mengenai tahapan pelunasan jemaah haji khusus," ujarnya. (ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 11 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan