Pemprov DKI Jakarta Kembali Uji Coba Program Makan Bergizi di SDN Gunung 01 Jakarta Selatan

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meluncurkan uji coba program makanan bergizi untuk siswa Sekolah Dasar (SD), kali ini di SDN Gunung 01 Pagi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyampaikan bahwa hari ini sebanyak 650 paket sarapan pagi dibagikan kepada anak-anak di sekolah tersebut. 

"Kami hari ini di SDN Gunung 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membagikan 650 paket sarapan pagi untuk para siswa," ujar Heru dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Menu yang disajikan dalam uji coba ini meliputi nasi goreng, telur, ayam, jeruk, dan mentimun, yang telah diuji oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memastikan kesehatan anak-anak. Setiap kotak makanan telah melewati uji kandungan kalori untuk memastikan kecukupan nutrisi.

BACA JUGA:Aksi Teror KKB di Papua Belum Mereda, Truk dan Pesawat Sipil Jadi Sasaran Penembakan

BACA JUGA:Antisipasi Darurat Pangan, BSIP Kaltim Perluas Lahan Pertanian

"Hari ini, anak-anak tampak sangat menikmati makanan yang disajikan. Kami juga memperhatikan bahwa menu ini sesuai dengan selera mereka, selain dari segi kalori," tambah Heru.

Gubernur Heru juga mengungkapkan rencananya untuk melanjutkan kegiatan uji coba makanan bergizi ini ke sekolah-sekolah lain di DKI Jakarta, termasuk Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.

Program ini bekerja sama dengan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., dan nilai makanan bergizi yang diberikan berkisar antara Rp20.000 hingga Rp25.000 per porsi.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kecukupan gizi, mendukung kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan seperti stunting, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

BACA JUGA:Jelang Dilantik, Prabowo Tanggung Utang Warisan Jokowi Rp8.502,69 Triliun

BACA JUGA:PHK di Indonesia Capai 40 Ribu Lebih Sejak Awal 2024, Kemenaker Siapkan Langkah Mitigasi

Pencegahan stunting tetap menjadi prioritas Pemerintah Indonesia, yang telah berhasil menurunkan prevalensinya dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. 

Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun, atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), untuk mendukung program ini. (ant)