BPS Ungkap Pandemi Covid-19 Memicu Penurunan Kelas Menengah ke Aspiring Middle Class

JAKARTA, BELITONGEKSPRES.COM - Data terbaru dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah oleh Bank Mandiri pada Juli 2024 mengungkapkan perubahan signifikan dalam struktur ekonomi penduduk Indonesia. 

Persentase kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan tajam, menjadi hanya 17,44 persen pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 21,45 persen pada tahun 2019.

Tren ini semakin diperjelas oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang mencatat penurunan berkelanjutan jumlah kelas menengah selama lima tahun terakhir. 

Dalam periode yang sama, terjadi peningkatan pada jumlah masyarakat yang berada di ambang kemiskinan. 

BACA JUGA:Isu Turunnya Jumlah Kelas Menengah, Jokowi Bilang Begini

BACA JUGA:Indonesia Jadi Eksportir Mutiara Terbesar Keempat Dunia, Nilai Ekspor Capai Rp1,7 Triliun

Pergeseran ini mencerminkan adanya mobilitas ekonomi ke bawah, dengan banyak individu yang sebelumnya berada di kelas menengah kini jatuh ke dalam kelompok ekonomi yang lebih rentan.

Amalia Adininggar, Plt Kepala BPS, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama dari penurunan kelas menengah ini adalah dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia antara tahun 2020 dan 2022. 

"Setelah pandemi, jumlah penduduk kelas menengah menurun secara bertahap karena dampak ekonomi dari Covid-19," ungkap Amalia dalam pernyataan tertulis pada Sabtu, 31 Agustus 2024.

Selain itu, Amalia juga menyoroti munculnya fenomena di mana banyak individu dari kelas menengah yang mengalami penurunan status ekonomi menjadi apa yang disebut sebagai "aspiring-middle class" atau kelas menengah yang beraspirasi. 

BACA JUGA:Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Belum Cukup untuk Status Negara Maju

BACA JUGA:Mulai Oktober 2024, Maskapai Indonesia AirAsia Buka Penerbangan Langsung ke Hong Kong

"Banyak yang turun dari kelas menengah menjadi aspiring-middle class, sehingga jumlah kelompok ini meningkat," tambahnya.

Merespons situasi ini, Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menekankan perlunya tindakan nyata dari pemerintah.