Airlangga Hartarto Pastikan Anggaran MBG 2025 Tetap Sesuai RAPBN

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap sesuai dengan yang telah diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. "Anggaran makan bergizi gratis dalam RAPBN masih sama," kata Airlangga di Jakarta, Selasa.

Airlangga juga menjelaskan bahwa implementasi program tersebut akan dilakukan dengan fleksibilitas. Isu terkait pemangkasan anggaran MBG muncul setelah ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, menyebutkan adanya pertemuan dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. 

Dalam acara Market Outlook 2024 yang berlangsung secara hibrida, Heriyanto mengungkapkan bahwa tim presiden terpilih sedang mempertimbangkan pengurangan biaya makanan per hari.

"Tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari bisa diturunkan dari Rp15 ribu menjadi Rp9 ribu atau Rp7.500, agar program tersebut dapat menjangkau lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto.

BACA JUGA:Pasca Pengunduran Diri, Gibran Minta Penjabat Wali Kota Solo Lanjutkan Pembangunan

BACA JUGA:Jokowi Sebut IKN Baru Rampung Sekitar 15 Persen Saat HUT RI ke-79

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Program MBG dalam RAPBN 2025. Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap, dengan alokasi anggaran tersebut untuk tahun pertama.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran Program MBG sudah termasuk dalam postur RAPBN 2025 yang telah disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). 

"Anggaran Rp71 triliun sudah termasuk dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya," ujar Sri Mulyani.

Dia juga menyebut bahwa Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapatkan persetujuan. (ant)