Kontroversi Pansus Haji: Wakil Ketua MPR Kritik Usulan Evaluasi Haji 2024

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Kamis , 20 Jun 2024 - 10:39

Wakil Ketua MPR Kritik Usulan Pansus haji--

"Cukup melalui Rapat Kerja, Panja, atau FGD, karena setelah ini Menteri Agama dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun depan," ujar mantan Ketua Komisi VIII DPR ini.

Yandri juga mengingatkan bahwa masa reses DPR akan berlangsung hingga 17 Agustus 2024, dan masa jabatan DPR saat ini akan segera berakhir. Hal ini, menurutnya, membuat pembentukan Pansus Haji tidak efektif mengingat waktu yang sangat terbatas untuk bekerja.

"Setelah 17 Agustus, biasanya minggu pertama digunakan untuk menyusun jadwal, minggu kedua baru rapat. Itu berarti baru akan ada sidang di bulan September, dan 1 Oktober DPR yang sekarang akan berhenti," jelasnya.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy menambahkan bahwa keterbatasan lahan di Mina merupakan salah satu alasan utama mengapa jamaah haji tidak mendapatkan tenda yang lebih besar. Ia mengusulkan solusi jangka panjang dengan pembangunan toilet bertingkat di Mina untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang terbatas.

"Saya kira belum ada solusi yang tepat, karena memang tempatnya sangat terbatas, termasuk juga untuk toilet. Saya mengusulkan agar toiletnya dibangun beberapa lantai, sehingga bisa menghemat ruang," ujarnya.

kontroversi pansus haji: wakil ketua mpr kritik usulan evaluasi haji 2024                            belitongekspres.com - wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat (mpr) ri, yandri susanto, menentang rencana pembentukan panitia khusus (pansus) haji 2024, yang diusulkan untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun depan. 
menurut yandri, usulan tersebut tidak menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang ekosistem haji dan lebih bermuatan politis daripada upaya mencari solusi yang konkret.
"menurut saya, isu pansus haji itu sangat politis dan mungkin juga tidak paham banyak soal ekosistem haji yang sebenarnya. jadi, perlu banyak belajar tentang masalah haji sebelum berbicara soal ini," ujar yandri saat ditemui di makkah, arab saudi, pada kamis.
sebelumnya, ketua dpr ri puan maharani mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan pansus haji untuk mengevaluasi berbagai aspek pelaksanaan ibadah haji 2024. 
baca juga:tekan angka pelanggar lalu lintas, sistem etle berbasis pengenalan wajah resmi diluncurkan
baca juga:kasus pembunuhan vina cirebon, sidang praperadilan status tersangka pegi setiawan dimulai pekan depan
puan menyoroti bahwa timwas haji dpr menemukan banyak kebijakan yang masih perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas pelayanan haji, termasuk kondisi tenda di mina yang dianggap tidak layak karena terlalu sempit.
yandri menilai bahwa sorotan terhadap masalah-masalah haji, terutama terkait dengan ketersediaan tenda di mina, tidak menunjukkan pemahaman yang mendalam. 
ia menjelaskan bahwa tenda yang disediakan pemerintah arab saudi memiliki ukuran standar yang sama untuk semua negara, yaitu 10x12 meter untuk 160 orang, yang berarti setiap jamaah hanya mendapatkan ruang sekitar 0,8 meter persegi.
"memang tenda di mina itu ukurannya 0,8 meter per orang, baik itu untuk haji khusus, maupun dari mesir, sudan, suriah, afghanistan, atau negara lainnya, termasuk indonesia. apakah masalah ini perlu dipansuskan? apakah mereka yang berbicara soal ini paham betul tentang masalah haji?" tanya yandri.
baca juga:presiden jokowi tegaskan tidak ada bansos untuk pelaku judi online
baca juga:dpr tegaskan korban judi online tidak berhak masuk dtks
yandri juga berpendapat bahwa evaluasi pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan melalui rapat kerja komisi atau panitia kerja (panja) haji di dpr ri tanpa perlu membentuk pansus khusus. 
ia menekankan bahwa kementerian agama, bersama dengan komisi viii dpr, sudah memiliki mekanisme untuk membahas perbaikan pelaksanaan haji melalui rapat kerja atau forum diskusi.
"cukup melalui rapat kerja, panja, atau fgd, karena setelah ini menteri agama dan komisi viii juga harus menyiapkan haji tahun depan," ujar mantan ketua komisi viii dpr ini.
yandri juga mengingatkan bahwa masa reses dpr akan berlangsung hingga 17 agustus 2024, dan masa jabatan dpr saat ini akan segera berakhir. hal ini, menurutnya, membuat pembentukan pansus haji tidak efektif mengingat waktu yang sangat terbatas untuk bekerja.
baca juga:tegas! ini tanggapan presiden jokowi soal bansos untuk korban judi online
baca juga:presiden jokowi tegaskan tidak ada bantuan sosial untuk korban judi online
"setelah 17 agustus, biasanya minggu pertama digunakan untuk menyusun jadwal, minggu kedua baru rapat. itu berarti baru akan ada sidang di bulan september, dan 1 oktober dpr yang sekarang akan berhenti," jelasnya.
sementara itu, menko pmk muhadjir effendy menambahkan bahwa keterbatasan lahan di mina merupakan salah satu alasan utama mengapa jamaah haji tidak mendapatkan tenda yang lebih besar. ia mengusulkan solusi jangka panjang dengan pembangunan toilet bertingkat di mina untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang terbatas.
"saya kira belum ada solusi yang tepat, karena memang tempatnya sangat terbatas, termasuk juga untuk toilet. saya mengusulkan agar toiletnya dibangun beberapa lantai, sehingga bisa menghemat ruang," ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 21 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan