Utang Baru RI Bertambah Rp349 Triliun, DPR: Aman Asal untuk Pembangunan

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah merencanakan penarikan utang baru senilai Rp 349,3 triliun guna memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan APBN 2025. Angka ini dianggap masih dalam batas wajar oleh DPR RI, selama penggunaannya difokuskan untuk mendukung pembangunan nasional.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal menilai bahwa penarikan utang tersebut masih tergolong sehat dan sesuai dengan target pembiayaan yang telah disusun pemerintah. “Selama tidak melampaui defisit yang direncanakan, angka ini masih aman. Total defisit APBN diperkirakan Rp 662 triliun, jadi kalau di kisaran Rp 300-an triliun masih dalam batas wajar,” ujarnya kepada media, Jumat 4 Juli.

Menurut Hekal, tantangan utama ke depan bukan hanya menjaga pembiayaan, tapi juga memastikan peningkatan pendapatan negara agar defisit tidak semakin melebar. Ia mendorong agar pemerintah semakin agresif dalam menggenjot penerimaan, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

“Dirjen Pajak dan Bea Cukai memegang peranan penting. Mereka harus bisa mengoptimalkan penerimaan agar defisit bisa ditekan dan utang tidak jadi beban jangka panjang,” tegas Hekal.

BACA JUGA:Harga Minyakita Masih Tinggi, Kemendag Siapkan Pola Distribusi Baru

BACA JUGA:Rekening Bermasalah? BSU 2025 Bisa Dicairkan Lewat Pospay

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, hingga semester I-2025, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 315,4 triliun. Angka ini melonjak 46,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komposisinya terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 308,6 triliun dan pinjaman sebesar Rp 6,9 triliun.

Kenaikan penarikan utang tersebut juga menjadi indikasi perlunya manajemen fiskal yang hati-hati. Namun, selama belanja negara diarahkan pada sektor produktif dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, utang dinilai masih berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional. (beritasatu)