Ahok Akan Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Minyak Mentah

BELITONGEKSPRES.COM - Kejaksaan Agung (Kejagung) dijadwalkan memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023. Pemeriksaan akan berlangsung pada Kamis, 13 Maret 2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi pemanggilan Ahok sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. “Pemeriksaan rencananya akan dimulai pukul 10.00 WIB,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar, menegaskan bahwa siapa pun yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan kasus ini akan dipanggil untuk memberikan keterangan. 

“Siapa pun yang terlibat, baik berdasarkan kesaksian maupun dokumen dan alat bukti lainnya, pasti akan kami periksa,” tegasnya.

BACA JUGA:Mendes PDT Gandeng KPK Perkuat Pengawasan dan Cegah Kebocoran Dana Desa

BACA JUGA:Kejagung Bantah Isu Kerugian Rp5,9 Kuadriliun dalam Kasus PT Antam

Kasus ini berfokus pada dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) selama lima tahun terakhir. Hingga kini, penyidik telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, termasuk sejumlah pejabat tinggi Pertamina dan pihak swasta.

Para tersangka antara lain Riva Siahaan (Dirut PT Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), serta Yoki Firnandi (Dirut PT Pertamina International Shipping). 

Selain itu, beberapa pejabat lain seperti Maya Kusmaya dan Agus Purwono, serta pihak swasta seperti Muhammad Kerry Andrianto Riza dan Gading Ramadhan Joedo, juga masuk dalam daftar tersangka.

Dengan perkembangan ini, pemeriksaan terhadap Ahok diharapkan dapat mengungkap lebih banyak informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan kebijakan yang diterapkan di Pertamina selama periode tersebut. Kejagung terus mendalami kasus ini untuk memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. (antara)