10 Alasan YLBHI Sebut Jokowi Layak Disebut Pemimpin Paling Korup

Reporter: Erry Frayudi |

Editor: Erry Frayudi |

Minggu , 05 Jan 2025 - 18:36

Mantan Presiden Jokowi-Aris Wasita-Antara

4. Meritokrasi yang Hanya Sebatas Jargon

Pengangkatan sejumlah relawan politik dalam jabatan strategis dianggap mencederai prinsip meritokrasi. Contoh paling mencolok adalah penunjukan 13 relawan sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

5. Kebangkitan Dwifungsi Militer

Jokowi dituding mencoba menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer melalui perluasan jabatan sipil yang bisa diisi oleh anggota TNI aktif. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi sipil.

6. BUMN sebagai Alat Politik

Perubahan kebijakan di Kementerian BUMN memungkinkan pejabat rangkap jabatan, yang dinilai YLBHI sebagai pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Penggunaan Intelijen untuk Kepentingan Pribadi

YLBHI menyoroti peran intelijen dalam memperkuat posisi politik Jokowi, dengan menunjuk individu-individu loyal sebagai staf khusus yang bertugas mengumpulkan informasi strategis.

8. Represi Terhadap Gerakan Rakyat

Pemerintahan Jokowi juga ditandai dengan penggunaan aparat keamanan untuk menekan aksi-aksi protes. Selama masa jabatannya, ribuan aktivis dan masyarakat menjadi korban represi.

9. Proyek Strategis yang Merampas Ruang Hidup

Sejumlah kebijakan terkait Proyek Strategis Nasional dinilai lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat terdampak. Proyek seperti Rempang Eco City menjadi simbol konflik antara pemerintah dan warga.

10. Nepotisme Kekuasaan

10 alasan ylbhi sebut jokowi layak disebut pemimpin paling korup                            belitongekspres.com - dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhi) mengungkapkan pandangannya tentang joko widodo, menyebut bahwa presiden ke-7 indonesia ini layak dinobatkan sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia. 
pernyataan ini muncul setelah nama jokowi masuk dalam daftar nominasi "person of the year 2024" yang dirilis oleh organized crime and corruption reporting project (occrp). meski jokowi tidak keluar sebagai pemenang, keberadaannya dalam nominasi ini menjadi perhatian tajam bagi para pengamat politik dan masyarakat luas.
dasar penilaian: faktor-faktor utama
ylbhi tidak asal berbicara. mereka memaparkan sepuluh faktor yang dianggap sebagai bukti bahwa jokowi telah memimpin dengan pola yang memperburuk situasi korupsi, merusak demokrasi, dan mengancam hak asasi manusia (ham). mari kita telusuri lebih dalam tiap poin yang mereka ajukan.
baca juga:program makan bergizi gratis dimulai besok, 190 dapur siap beropreasi dari aceh hingga papua
baca juga:sistem tilang poin 2025: aturan baru yang mengancam pencabutan sim, begini cara kerjanya
1. pelemahan sistematis terhadap kpk
era pemerintahan jokowi ditandai dengan perubahan mendasar pada komisi pemberantasan korupsi (kpk). revisi undang-undang kpk pada 2019 menempatkan lembaga ini di bawah kendali eksekutif, menghilangkan independensinya. 
dampak langsung dari perubahan ini terlihat dengan pemberhentian 51 pegawai kpk melalui tes wawasan kebangsaan yang kontroversial. langkah ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk melemahkan pemberantasan korupsi.
2. undang-undang minerba
pengesahan revisi undang-undang pertambangan mineral dan batubara pada 2020 disebut ylbhi sebagai langkah yang mengabaikan partisipasi publik. selain memperpanjang kontrak tambang tanpa evaluasi yang transparan, regulasi ini berpotensi merusak lingkungan akibat eksploitasi berlebihan yang tidak terkendali.
3. omnibus law
proses pengesahan omnibus law yang tergesa-gesa menjadi sorotan. jokowi meminta dpr menyelesaikan undang-undang ini dalam waktu 100 hari, meskipun ada penolakan luas dari masyarakat. bahkan, putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan perlu adanya revisi tidak diindahkan, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang substansinya tidak berbeda jauh.
baca juga:bawakan buku berjudul revolusi, anies baswedan jenguk tom lembong di tahanan
baca juga:menkomdigi: literasi digital kunci atasi judi daring di masyarakat
4. meritokrasi yang hanya sebatas jargon
pengangkatan sejumlah relawan politik dalam jabatan strategis dianggap mencederai prinsip meritokrasi. contoh paling mencolok adalah penunjukan 13 relawan sebagai komisaris di berbagai badan usaha milik negara (bumn).
5. kebangkitan dwifungsi militer
jokowi dituding mencoba menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer melalui perluasan jabatan sipil yang bisa diisi oleh anggota tni aktif. hal ini dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi sipil.
6. bumn sebagai alat politik
perubahan kebijakan di kementerian bumn memungkinkan pejabat rangkap jabatan, yang dinilai ylbhi sebagai pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
7. penggunaan intelijen untuk kepentingan pribadi
baca juga:ketika program gizi nasional menuai pro dan kontra di lingkup pesantren
baca juga:waspada virus baru hmpv merebak di china, indonesia tingkatkan langkah antisipasi
ylbhi menyoroti peran intelijen dalam memperkuat posisi politik jokowi, dengan menunjuk individu-individu loyal sebagai staf khusus yang bertugas mengumpulkan informasi strategis.
8. represi terhadap gerakan rakyat
pemerintahan jokowi juga ditandai dengan penggunaan aparat keamanan untuk menekan aksi-aksi protes. selama masa jabatannya, ribuan aktivis dan masyarakat menjadi korban represi.
9. proyek strategis yang merampas ruang hidup
sejumlah kebijakan terkait proyek strategis nasional dinilai lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibandingkan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat terdampak. proyek seperti rempang eco city menjadi simbol konflik antara pemerintah dan warga.
10. nepotisme kekuasaan
puncaknya, ylbhi menyebut upaya jokowi untuk mengamankan posisi politik keluarganya sebagai puncak nepotisme. dukungan terbuka terhadap anaknya, gibran rakabuming raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam pilpres 2024 dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
pernyataan ylbhi ini bukan hanya kritik terhadap individu, melainkan juga peringatan terhadap sistem yang membiarkan korupsi dan pelanggaran terus berlanjut. masuknya nama jokowi dalam nominasi occrp mungkin menjadi sinyal bahwa ada yang salah dalam sistem tata kelola pemerintahan indonesia.
pertanyaan terbesar yang perlu dijawab adalah: akankah kritik ini menjadi refleksi bagi perubahan, atau justru tenggelam dalam siklus politik yang tak berujung? (jpc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Belitong Ekspres 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan