Ekonom Sebut Audit Rutin Produsen MinyaKita Diperlukan untuk Jaga Kualitas

BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap produsen MinyaKita agar kualitas dan distribusi produk tetap terjaga. Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menekankan pentingnya audit rutin untuk memastikan bahwa produsen mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Eliza menilai pemerintah harus merancang sistem monitoring dan evaluasi yang efektif agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan adanya sistem yang ketat, pelanggaran seperti pengurangan takaran minyak goreng dalam kemasan bisa dicegah dan ditindak tegas.

Menurut Eliza, praktik kecurangan ini sering kali melibatkan berbagai pihak sehingga bisa lolos dari pengawasan. Oleh karena itu, penindakan tidak boleh berhenti pada level produsen saja, tetapi juga harus menyasar pihak lain yang terlibat dalam praktik tersebut.

Selain pengawasan ketat terhadap distribusi dari produsen hingga konsumen, transparansi dalam penentuan harga dan subsidi juga perlu ditingkatkan. Eliza menyarankan pemerintah untuk mengembangkan sistem pelacakan distribusi digital yang mampu memantau pergerakan produk secara real-time serta melakukan evaluasi kebijakan secara berkala.

BACA JUGA:Mentan Tuntut Sanksi Tegas bagi Produsen Minyakita yang Kurangi Takaran

BACA JUGA:3 Modus Kecurangan Minyakita Terbongkar, Pabrik di Depok Tutup

Transparansi informasi kepada publik mengenai alokasi dan realisasi subsidi juga penting agar masyarakat dapat turut mengawasi. MinyaKita adalah produk yang disubsidi dengan dana pemerintah, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) yang saat ini digunakan dinilai belum sepenuhnya efektif dalam mengontrol distribusi MinyaKita. Kelemahan sistem ini meliputi kurangnya pengawasan di lapangan, keterbatasan integrasi data real-time, serta minimnya mekanisme sanksi yang efektif.

Eliza juga menyoroti perlunya reformasi dalam tata kelola MinyaKita, termasuk pembenahan sistem logistik agar lebih efisien dan berbiaya rendah. Ia menilai bahwa tingginya ongkos distribusi berkontribusi terhadap perbedaan harga di pasar dengan harga eceran tertinggi (HET). 

Pemerintah perlu mempertimbangkan penggunaan moda transportasi yang lebih efisien, seperti kereta api, untuk mendistribusikan MinyaKita.

Selain itu, warung-warung kecil di pemukiman warga sebaiknya didaftarkan sebagai pengecer resmi MinyaKita dengan proses pendaftaran yang lebih sederhana. Insentif seperti kemudahan akses pasokan dan margin yang lebih baik juga dapat diberikan kepada pengecer kecil untuk meningkatkan keterjangkauan produk bagi masyarakat.

Seluruh sistem yang dibangun harus terintegrasi dengan mekanisme pengaduan masyarakat agar keluhan terkait distribusi dan kualitas MinyaKita dapat segera ditindaklanjuti. 

Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Pasar Lenteng Agung mengungkap adanya pelanggaran dalam takaran dan harga MinyaKita. Jika terbukti melanggar, pemerintah harus menindak tegas produsen yang tidak mematuhi aturan. (antara)