DPRD Babel Kawal Pemulangan Korban TPPO di Myanmar, Ini Jadwalnya

RDP DPRD Babel terkait upaya pemulangan pekerja migran ilegal di Myanmar, Senin 10 Maret 2025-Ist-

PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.COM – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus mengawal upaya pemulangan pekerja migran asal Babel yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myanmar.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi dan kabupaten/kota, DPRD memastikan pemerintah pusat sudah menyiapkan jadwal kepulangan mereka.

RDP ini juga dihadiri sejumlah camat, kepala desa, serta keluarga para pekerja migran yang hingga kini masih menunggu kepulangan anggota keluarganya dari Myanmar.

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua II DPRD Babel, Eddy Iskandar, serta anggota Komisi IV DPRD Babel, H Taufik Mardin dan Maisinun, langsung berkomunikasi dengan Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Seriulina.

BACA JUGA:Bisnis Prostitusi di Bulan Suci Dibongkar Polisi, Lokasinya di Pondok Kebun Sawit

Jadwal Pemulangan Korban TPPO

Dalam kesempatan itu, Seriulina menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan tiga kloter kepulangan korban TPPO dari Myanmar, yang dijadwalkan pada 17, 18, dan 19 Maret 2025. Kepastian ini menjadi kabar baik bagi keluarga yang sudah lama menantikan kepulangan para pekerja migran.

"Kami mengapresiasi langkah Kementerian P2MI yang telah memberikan informasi langsung mengenai rencana pemulangan ini. Semoga semuanya berjalan lancar agar masyarakat kita bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga mereka di Babel," ujar Wakil Ketua II DPRD Babel, Eddy Iskandar, Senin (10/3/2025).

DPRD Babel Minta Dukungan Biaya Pemulangan

Eddy juga menjelaskan bahwa seluruh biaya pemulangan 75 korban TPPO ini akan ditanggung oleh Kementerian Luar Negeri. Namun, biaya pemulangan dari Jakarta ke Bangka Belitung masih perlu dukungan tambahan.

"DPRD Babel berharap ada peran serta pemerintah daerah dalam membantu pembiayaan kepulangan mereka ke Babel. Secara pribadi, saya mengusulkan agar pemerintah menggandeng Bank Sumsel Babel untuk membantu pembiayaan kepulangan ini," tambahnya.

BACA JUGA:Fakta Baru Sidang Korupsi Lahan PT NKI, BPKH Patahkan Klaim 3 Bos Sawit

Dengan adanya kepastian jadwal pemulangan ini, diharapkan tidak ada lagi pekerja migran asal Babel yang menjadi korban TPPO di luar negeri. Pemerintah dan DPRD Babel berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan serta sosialisasi agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan