Menkeu Pastikan Anggaran IKN Berlanjut di 2026, Siap Rp6,3 Triliun
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan keterangan pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Gedung DPR RI di Jakarta, Selasa (23/9/2025)-Bayu Saputra-ANTARA
BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berlanjut pada tahun anggaran 2026. Ia menyebut dukungan pemerintah terhadap proyek strategis nasional ini akan semakin dipercepat.
Meski belum merinci berapa besar anggaran yang akan digelontorkan pada tahun depan, Purbaya menyinggung bahwa pada 2025 pemerintah masih mengalokasikan dana sekitar Rp5,7 triliun, termasuk melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Ia menambahkan, arah kebijakan selanjutnya menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pembangunan IKN merupakan bentuk investasi jangka panjang di Indonesia yang diharapkan bisa menarik masuknya sektor swasta begitu progres proyek mulai terlihat.
Sebelumnya, dalam Rancangan APBN 2026, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran IKN dipatok sebesar Rp6,3 triliun. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, alokasi untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat Rp6,26 triliun.
BACA JUGA:Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Berjalan, Targetkan Jadi Ibu Kota Politik pada 2028
BACA JUGA:OIKN Sebut Lima Investor Kazakhstan Siap Tanam Modal di Ibu Kota Nusantara
Dari jumlah tersebut, Rp5,71 triliun dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis, sementara Rp553 miliar digunakan untuk Program Dukungan Manajemen.
Angka tersebut lebih tinggi dibanding proyeksi APBN 2025 yang senilai Rp4,7 triliun, namun masih lebih rendah dibandingkan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan, total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN pada periode 2022–2024 mencapai Rp75,8 triliun. Secara rinci, realisasi pada 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 sebesar Rp27 triliun, dan sementara 2024 tercatat Rp43,3 triliun. (ant)