Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Masuki Tahap Konstruksi

BELITONGEKSPRES.COM - Pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, kini memasuki tahap konstruksi setelah penandatanganan 20 paket kontrak untuk proyek tahap kedua periode 2025–2029.

Tahap kedua pembangunan awalnya menandatangani 12 paket proyek, kemudian pada Kamis 4 Desember ditambah delapan paket kontrak kerja. Dengan demikian, total kontrak yang telah ditandatangani mencapai 20 paket, yang kini siap dilanjutkan ke fase konstruksi.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, delapan kontrak yang ditandatangani meliputi lima paket pembangunan gedung dan kawasan perkantoran legislatif. Proyek ini mencakup 16 gedung di atas lahan seluas 41,81 hektare.

Selain itu, dua paket proyek dikhususkan untuk pembangunan gedung dan kawasan perkantoran yudikatif, terdiri atas empat gedung di lahan seluas 15,15 hektare. Satu paket pekerjaan lain mencakup pembangunan kantor pendukung, yakni Kantor Otorita IKN Tahap II sebanyak tiga gedung di lahan 2,9 hektare, serta Kantor Polres IKN Tahap I tiga gedung di atas lahan 3,07 hektare.

BACA JUGA:Otorita IKN Bangun PLTS 50 MW untuk Energi Bersih, Nilai Investasi Rp900 Miliar

BACA JUGA:IKN Dinilai Kota Masa Depan Paling Visioner oleh Media Internasional

Basuki menekankan pentingnya kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan dalam seluruh tahap pembangunan. Menurutnya, proyek tahap kedua ini harus lebih baik dibandingkan sebelumnya dan diharapkan menjadi contoh bagi dunia.

Penandatangan kontrak ini menunjukkan kemajuan signifikan pembangunan kawasan Legislatif dan Yudikatif menuju IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, sekaligus mempercepat realisasi tahap kedua proyek IKN.

"Saat ini, 20 dari total 28 paket pekerjaan Tahap 2 (2025–2029) telah ditandatangani, terdiri dari 14 paket pembangunan fisik dan enam paket manajemen konstruksi serta supervisi," tambah Basuki.

Pembangunan gedung dan kawasan ini memerlukan anggaran sekitar Rp12 triliun yang dibayarkan melalui skema tahun jamak. Proyek ini merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur modern, efisien, dan berkelanjutan di IKN. (ant)