Kini, tantangan utama Prabowo dengan kabinet besarnya adalah koordinasi dan efisiensi. Tak ada satu aspek pun dalam pembangunan, termasuk seluruh janji Astacita, yang berdiri sendiri.
Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, bukan hanya tanggung jawab Badan Gizi. Program tersebut juga portofolio kementerian atau badan yang mengurus sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, koperasi, dan seterusnya.
Selain memastikan kabinet bisa langsung operasional, banyaknya kementerian/badan yang baru dibentuk dan dirombak, menuntut kejelasan serta efektivitas penanganan program prioritas, salah satunya soal korupsi.
Korupsi terjadi salah satunya karena tiadanya akuntabilitas. Oleh karena itu, semua kerja Pemerintah harus dipertanggungjawabkan.
Keberhasilan atau kegagalan mencapai target pembangunan menjadi indikator akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah.
BACA JUGA:Membuktikan Komitmen Besar Pemerintah Atasi Judi 'Online'
Presiden Prabowo perlu melibatkan KPK dan BPKP bersama lembaga kepresidenan dalam merencanakan, mengawasi implementasi, hingga mengevaluasi capaian pembangunan, guna memastikan sumber daya tak dikorupsi, dan Pemerintah tak bekerja setengah hati.
Prabowo akan langsung terjun sendiri memimpin pemberantasan korupsi. Bangsa ini tak punya banyak waktu dalam melawan korupsi, karena itu butuh kekuatan tekad dan niat.
Keberhasilan pemerintahan dan kepemimpinan Prabowo akan dilihat dari kemampuan memenuhi janji politiknya untuk menyejahterakan rakyat dan memperbaiki kinerja pemerintahan.
Momentum Prabowo sudah tiba. Ada ruang baginya membentuk masa depan negeri dengan memastikan kemakmuran, stabilitas, dan keadilan bagi rakyat, melalui reformasi kementerian dan lembaga yang bermakna, membentuk sinergi melawan korupsi. (ant)
Oleh: Dr Taufan Hunneman, Dosen UCIC, Cirebon