Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sosok sentral dalam perpolitikan Indonesia selama satu dekade terakhir. Sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi telah memimpin negeri ini sejak 20 Oktober 2014.
Diakui bahwa Jokowi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama terkait pemilu dan demokrasi.
Kinerja penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Pilkada Serentak 2020, dan Pemilu 2024 memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi di Indonesia.
Terkait pelaksanaan pemilu, Indonesia dihadang ujian besar saat pelaksanaan Pemilu Serentak pada 2019 dan Pilkada Serentak pada 2020.
BACA JUGA:Bagaimana AI Mengubah Keamanan Siber: Ancaman yang Perlu Diwaspadai
Pemilu 2019 merupakan ujian besar bagi penyelenggara pemilu karena ini adalah kali pertama Indonesia mengadakan pemilu serentak, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dalam satu hari. Meski demikian, bangsa Indonesia berhasil melewati ujian demokrasi itu dengan baik, bahkan, tingkat partisipasi pemilih mencapai rekor tertinggi dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu 81,97 persen.
Sosialisasi yang gencar dilakukan oleh KPU serta berbagai inisiatif untuk menjangkau pemilih muda dan marginal turut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi ini.
Pemilu serentak, bukannya tanpa hambatan. Kompleksitas pemilu ini membuat beban kerja sangat berat, terutama di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
KPU mencatat sekitar 894 petugas pemungutan suara (PPS) meninggal dunia dan 5.175 orang sakit akibat kelelahan setelah bekerja selama berjam-jam di hari pemungutan suara. Ini mengundang kritik terkait manajemen waktu dan kesejahteraan petugas TPS, meskipun KPU telah menyatakan melakukan evaluasi dan memberikan santunan bagi keluarga korban.
BACA JUGA:Tips Pentingnya Merawat Indera Penglihatan: Mata Sehat, Hidup Berkualitas
Meskipun demikian, secara umum, penyelenggara pemilu berhasil menyelesaikan tugas itu dengan aman dan tepat waktu, meskipun ada sejumlah masalah teknis.
Pada pemilu tahun itu pula KPU memperkenalkan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) untuk meningkatkan transparansi penghitungan suara. Teknologi ini memungkinkan publik memantau perolehan suara secara real-time.
Meski inovatif, Situng tidak terlepas dari kritik. Beberapa pihak meragukan akurasi dan keamanan sistem ini, yang menimbulkan isu terkait potensi manipulasi data. Meski begitu, Mahkamah Konstitusi mengukuhkan bahwa tidak ada bukti kuat kecurangan sistemik yang bisa mempengaruhi hasil pemilu.
KPU juga mulai memperkenalkan inovasi dalam bentuk rekapitulasi elektronik (e-Rekap) yang diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses penghitungan suara. Inisiatif ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara luas, tetapi diharapkan menjadi langkah maju dalam modernisasi proses pemilu di masa depan.
BACA JUGA:Di Balik Topeng Stereotip dan Generalisasi (Catatan Perjalanan Program AFS 2024)