Intervensi ini dinilai perlu dilakukan untuk memastikan bahwa PLN sebagai offtaker atau pembeli listrik mau membeli listrik dari pengembang EBT dengan harga wajar.
Apabila PLN tidak mampu menyerap seluruh listrik yang dihasilkan, Pemerintah perlu memfasilitasi mekanisme power wheeling agar pengembang EBT dapat menjual listriknya ke pihak lain.
BACA JUGA:Kiprah Bahlil dari Investasi ke ESDM
Power wheeling merupakan mekanisme transfer energi listrik dari pembangkit swasta ke fasilitas operasi milik negara/PLN dengan memanfaatkan jaringan transmisi/distribusi PLN.
“Kalau memang tidak bisa power wheeling, Pemerintah harus memberikan subsidi. Jadi harus ada jaminan bahwa listrik yang diproduksi oleh pengembang EBT itu 100 persen diserap. Kalau tidak dibantu, itu tidak akan berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai Indonesia perlu mengembangkan rantai nilai dan pasokan industri solar photovoltaic atau solar PV untuk dapat merealisasikan potensi besar energi surya sebagai tulang punggung transisi energi nasional dan mencapai posisi sebagai solar hub di Asia Tenggara.
Ada beberapa alasan mengapa Indonesia perlu membangun rantai nilai dan rantai pasok industri solar PV.
Pertama, sebagai negara dengan pendapatan menengah dan populasi besar, kebutuhan energi Indonesia akan terus tumbuh. Investasi dalam solar PV dapat memastikan kecukupan energi sambil mengurangi emisi karbon, yang juga berkontribusi pada upaya global melawan perubahan iklim.
BACA JUGA:Putusan MK Cegah Aksi Borong Dukungan Terhadap Paslon pada Pilkada
Kedua, pengembangan industri solar PV dapat menciptakan ekosistem industri yang luas, mencakup lapangan kerja baru, inovasi, dan alih teknologi.
Kemudian, memperkuat rantai pasok dari produksi polysilicon, wafer, sel surya, hingga modul surya, serta industri komponen terkait seperti kaca, akan mendorong pertumbuhan industri lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Ketiga, kondisi global saat ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi asing, seperti yang terjadi pada industri baterai kendaraan listrik. Indonesia dapat memosisikan diri sebagai hub solar PV di Asia Tenggara, yang diharapkan akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi.
Fabby menekankan bahwa industri solar PV adalah padat modal dengan persaingan yang ketat dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyusun strategi nasional yang mencakup tujuan jangka panjang dan target jangka pendek serta menengah dengan kebijakan yang jelas dan konsisten.
BACA JUGA:Relawan Bakti BUMN Bangkitkan Pesona Likupang
Selain itu, perlu ada kerangka kebijakan komprehensif, insentif fiskal dan non-fiskal, serta kemudahan proses perizinan dan akuisisi lahan.
Untuk mendorong permintaan domestik, Pemerintah disarankan untuk menerapkan kebijakan mandate adoption, yang mewajibkan penggunaan PLTS di gedung-gedung, fasilitas umum, dan proyek-proyek yang didanai APBN dan APBD.