PANGKALPINANG, BELITONGEKSPRES.COM - Kasus dugaan korupsi komoditas timah ternyata berdampak langsung pada kinerja KONI Bangka Belitung (Babel).
Tim yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 pada 8-20 September mendatang harus berangkat tanpa dukungan dana dari sponsor.
Padahal, sebelumnya kasus korupsi mencuat beberapa perusahaan di Bangka Belitung selalu setia memberikan dukungan sponsor kegiatan KONI
Sebagai perbandingan, saat Porwil Pekanbaru, Bank Sumsel Babel menyumbang sekitar Rp200 juta, sementara PT Timah Tbk menyediakan Rp1,1 miliar untuk menutupi biaya tiket seluruh atlet.
BACA JUGA:Skandal Korupsi Timah: Sandra Dewi Tak Jujur Soal Transfer Miliaran Rupiah Hingga 88 Tas Branded?
BACA JUGA:Rupiah Diprediksi Menguat Lagi, Dolar AS Tertekan Data Ekonomi Lemah
Tak hanya itu, perusahaan swasta lainnya pun ikut serta dalam memberikan uang saku bagi para atlet. Namun, untuk PON kali ini, semuanya berbeda.
Persoalan sulitnya mencari dukungan sponsor tersebut disampaikan Ketua KONI Babel, Ricky Kurniawan, saat ditemui di Pangkalpinang pada Selasa, 20 Agustus 2024.
"Kami benar-benar tidak mendapatkan sponsor untuk PON tahun ini. Mereka semua beralasan sedang menghadapi kesulitan dana, jadi kami hanya bisa fokus pada pengelolaan anggaran yang ada," katanya.
Yang lebih memprihatinkan, dana hibah dari Pemprov Babel sebesar Rp14 miliar untuk tahun 2024 ini juga turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp18 miliar, meskipun saat itu tidak ada agenda PON.
BACA JUGA:Sidang Korupsi Timah, Akal-Akalan Harvey Moeis dan Kroninya Terungkap
BACA JUGA:Pengedar Sabu di Pangkalpinang Tak Berkutik Saat Digerebek Polisi, 26 Paket Barang Bukti Diamankan
Hal ini memaksa KONI Babel untuk memaksimalkan anggaran yang ada tanpa bantuan dari pihak ketiga. Dana hibah tersebut harus dibagi untuk berbagai keperluan.
Mulai dari bonus kualifikasi PON sebesar Rp600 juta, biaya Pelatda PON yang mencapai Rp6,5 miliar, termasuk pembelian peralatan latihan, perlengkapan pertandingan, dan uang bulanan atlet. Sementara itu, biaya pengiriman atlet sendiri mencapai Rp4,6 miliar.
Kondisi ini semakin diperparah oleh peraturan baru di PON XXI Aceh-Sumut 2024, di mana provinsi harus menanggung 50 persen biaya kontribusi.