BELITONGEKSPRES.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin baru-baru ini mengungkapkan beberapa langkah strategis untuk memperkuat literasi serta inklusi dalam ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
"Dalam meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang signifikan.
Saat ini, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama kementerian dan lembaga terkait sedang menyusun Strategi Nasional untuk hal ini," jelas Wapres saat menghadiri Nusantara Sharia Economic Forum (NUSHAF) 2024 secara daring di Jakarta, Selasa.
Wapres menjelaskan bahwa sejak 2020, pemerintah telah menetapkan empat prioritas utama dalam pengembangan ekonomi syariah: pengembangan industri keuangan syariah, industri halal, dana sosial syariah (seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah), serta dukungan untuk bisnis dan pengusaha syariah.
BACA JUGA:Ramai Soal PHK Massal di Industri Tekstil, Bahlil Ungkap Penyebabnya
BACA JUGA:Menko Perekonomian Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penguatan Hubungan Ekonomi
"Fokus keempat ini sangat penting. Keberhasilan dalam pengembangan industri keuangan, halal, dan dana sosial syariah sangat bergantung pada para pengusaha," ungkap Wapres.
Selain pembentukan KNEKS, untuk memperluas potensi ekonomi syariah di berbagai daerah, pemerintah juga telah mendirikan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai perpanjangan tangan dari KNEKS di tingkat daerah.
Saat ini, KDEKS telah terbentuk di 31 provinsi, dengan tujuh provinsi yang masih dalam proses pembentukan, yaitu Papua, Papua Barat Daya, NTT, dan Bali.
Wapres menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional.
BACA JUGA:Presiden Jokowi Ajak Pengusaha Lokal Berperan Aktif dalam Pembangunan IKN
BACA JUGA:Mitsubishi XForce Menarik Perhatian di GIIAS 2024, Desain Elegan Serta Fitur Canggih
"Strategi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam mengembangkan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di seluruh Indonesia," kata Wapres.
Wapres juga mengapresiasi tren positif dalam praktik ekonomi syariah yang terus berkembang.
"Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi syariah tetap menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi nasional, dengan pangsa pembiayaan syariah dan aktivitas usaha mencapai hampir 50 persen pada triwulan IV 2023," tutupnya. (ant)