Sementara itu, salah seorang anggota Sekber Ormas Belitung Timur Rudi Juniwira menyatakan bahwa tuntutan penambang timah yang mereka ajukan dapat dipenuhi sebagaimana hasil audiensi.
"Pada prinsipnya dari 6 poin tuntutan itu semuanya terpenuhi jadi 4 poin langsung ditujukan ke Pemda dan 2 poin kita mintakan kepada Polda dan Polres Beltim. Memang terkait permintaan pembebasan masyarakat yang sedang menjalani penahanan itu tetap kita mintakan, kalau memang tidak bisa dibebaskan karena sudah berproses minimal diringankan hukumannya," jelas Rudi.
Setelah itu, dari 4 tuntutan tadi langsung disikapi dengan rapat teknis antara perwakilan Forkopimda, OPD terkait, dan Sekber untuk membahas surat atau melaporkan hasil audiensi berupa surat ke Kemen ESDM yang ditembuskan kepada Gubernur.
BACA JUGA:Rumah Mewah Milik Raja Timah Tamron di Serpong Disita Kejagung
BACA JUGA:187 Saksi Korupsi Timah Babel Diperiksa Kejagung, Fokus TPPU Istri-istri Tersangka
"Kita berharap bahwa penyelesaiannya di pusat karena di surat kita minta audiensi secara langsung terkait masalah diskresi dan tata niaga. Kita berharap Dirjen Minerba dan Gubernur untuk membuat kesepakatan dengan smelter terkait dengan pengelolaan WPR karena bicara tata niaga timah teknisnya ada di kesepakatan antara pemilik IPR dan smelter," jelasnya.