BELITONGEKSPRES.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 8 persen selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mengingat pertumbuhan ekonomi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkisar di angka 5 persen sejak 2013-2024, Said menilai hal ini perlu diubah agar Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.
“Target Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen sangat mungkin, namun harus disertai dengan perbaikan di sektor-sektor strategis,” ujarnya kepada wartawan pada 6 Februari. Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said menekankan pentingnya melibatkan seluruh masyarakat dalam agenda pertumbuhan tersebut.
Dia berpendapat bahwa Indonesia perlu mengubah pola pertumbuhan ekonomi dari yang stagnan di angka 5 persen dengan mengimplementasikan model rembesan ke bawah (trickle down effect), yang sebelumnya diadopsi oleh Albert Hirschman dan diterapkan oleh Presiden Ronald Reagan di AS. “Sejak era Orde Baru, kebijakan ini terus dijalankan,” tambahnya.
BACA JUGA:Menkeu Sebut Gaji ke-13 dan 14 ASN Tetap Akan Diberikan
BACA JUGA:Pemerintah Bakal Siapkan Akses Modal UMKM yang Terlibat Program MBG
Said juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo untuk mengonsolidasikan sumber anggaran pembangunan. Dengan efisiensi belanja negara, diharapkan APBN dapat lebih fokus pada program-program strategis seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, serta kemandirian pangan dan energi.
“Program gizi dan pendidikan yang berkualitas, serta permintaan tenaga kerja yang sehat dan terdidik, harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal,” jelasnya.
Selain itu, Said mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan secara inklusif dengan melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mengorganisir pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di seluruh Indonesia.
“Dengan standar produk yang ditetapkan, UMK dapat berperan sebagai pemasok MBG, yang dapat menggerakkan kebangkitan UMK dan meningkatkan daya beli masyarakat menengah ke bawah pasca-pandemi,” ungkapnya.
Di sektor hulu, Said menambahkan bahwa program MBG dapat meningkatkan permintaan bahan makanan, sehingga Bapanas dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan desa untuk menata rantai pasokan di setiap wilayah.
“Permintaan berskala besar ini akan mendukung petani dan peternak lokal. Pemerintah juga perlu fokus pada subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan UMK yang mendukung program MBG, sebagai langkah awal menuju kemandirian pangan nasional,” tutupnya. (jawapos)