Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan Minta Program MBG Diaudit Berkala Tiap Tiga Bulan Sekali

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025)-Imamatul Silfia/am-ANTARA

BELITONGEKSPRES.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil. Demi memastikan efektivitas dan transparansi program ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pentingnya audit berkala setiap tiga bulan.

Dalam pertemuan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Luhut menekankan bahwa evaluasi berkala akan membantu mengidentifikasi kendala serta memastikan implementasi program berjalan sesuai target.

“Dengan audit per kuartal, kita bisa melihat aspek mana yang perlu diperbaiki. Program ini bukan hanya soal peningkatan gizi, tetapi juga berdampak pada ekonomi nasional,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu.

MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun. Selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan hingga 2,6 persen serta menciptakan peluang ekonomi baru.

BACA JUGA:Mendag Pastikan Stok Minyakita Aman Meski Ada Penarikan Produk Tak sesuai Takaran

BACA JUGA:Cegah Penipuan: OJK Bakal Atur Finfluencer Agar Tak Sembarangan Beri Saran Keuangan

Luhut mengungkapkan bahwa implementasi MBG telah berdampak pada peningkatan permintaan produk pangan dalam negeri, seperti beras, telur, dan ayam. Dengan demikian, sektor pertanian dan peternakan mendapat dorongan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, MBG juga diyakini dapat menurunkan tingkat ketimpangan hingga 3,6 persen, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian daerah. 

Saat ini, program ini telah menjangkau 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga akhir 2025, jumlah SPPG ditargetkan meningkat menjadi 32 ribu untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Luhut menekankan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program ini mencerminkan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan nasional dan mendorong kemandirian ekonomi Indonesia. (antara)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan