BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, meminta perbankan nasional untuk aktif membiayai proyek hilirisasi.
Menurut Bahlil, ini adalah arahan langsung dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. "Mau tidak mau perbankan dalam negeri harus membiayai," ujar Bahlil di Jakarta, Jumat.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah memulai komunikasi dengan perbankan terkait pembiayaan proyek hilirisasi. Selain itu, koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir juga telah dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan ini. “Kami sudah rapat dengan Pak Erick Thohir dan mulai membahasnya. Secara informal, kami sudah berkomunikasi. Arahan dari Mensesneg adalah memastikan nilai tambah dan kepemilikan proyek ini tetap berada di dalam negeri,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa proyek hilirisasi harus menjadi prioritas perbankan nasional karena memiliki waktu balik modal (break-even point) yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan sektor konsumsi. Dengan begitu, perbankan nasional dapat mengambil peran strategis dalam mempercepat realisasi proyek ini.
BACA JUGA:BRIN Menilai Kebijakan Pemerintah Stop Impor Pangan Merupakan Langkah Tepat
BACA JUGA:Wamen UMKM: Distribusi KUR Sektor Produktif Masih Kurang Maksimal
Pemerintah, melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, juga mengharuskan lembaga keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan, untuk berkontribusi dalam pembiayaan investasi hilirisasi. Bahlil menegaskan bahwa semua pihak, baik dari BUMN maupun swasta, harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah selama beroperasi di Indonesia.
Menurut Bahlil, pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan nonbank ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan begitu, APBN dapat difokuskan untuk mendanai program-program lain yang lebih langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti makanan bergizi gratis, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap hilirisasi dapat berjalan lebih cepat, menciptakan nilai tambah yang besar bagi ekonomi nasional, sekaligus memperkuat kemandirian Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. (antara)