Ditengah Gejolak Ekonomi Dunia, Pemerintah Andalkan APBN hingga Danantara

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengarahan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Acara bertema Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan itu di-Aditya Pradana Putra/sgd/Spt/pri-ANTARA FOTO

BELITONGEKSPRES.COM - Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai strategi utama menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah kini mengaktifkan seluruh instrumen yang dimiliki dari APBN, BUMN, sumber daya alam, hingga kekuatan sumber daya manusia untuk menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing bangsa.

Dalam keterangannya melalui akun Instagram @smindrawati, Selasa 8 April, Sri Mulyani menyebut bahwa seluruh kebijakan dan regulasi kini dirancang dengan pendekatan yang cermat dan penuh pertimbangan. Tujuannya tidak hanya menjaga ekonomi tetap tangguh, tetapi juga memastikan pembangunan yang adil dan merata dapat tercapai.

“Semua kebijakan harus dirumuskan dengan detail, tajam, dan kritis, agar benar-benar menjawab tantangan zaman sekaligus menyejahterakan rakyat,” ujarnya.

BACA JUGA:SBY Puji Langkah Diplomatik Prabowo Hadapi Tarif Impor AS, Negosiasi Bukan Emosi

BACA JUGA:Prabowo Aktif Kawal Pangan, Telepon Mentan Amran Setiap Malam

Penegasan tersebut merupakan bagian dari hasil rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang digelar di Istana Merdeka pada Senin sore 7 April. Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para menteri membahas arah kebijakan makroekonomi, upaya memperkuat fondasi fiskal, dan membangun ketahanan nasional dalam bidang pangan dan energi.

Sri Mulyani menambahkan bahwa peran BUMN, pelaku usaha swasta, dan masyarakat sipil sangat vital dalam membentuk ekosistem ekonomi yang tangguh. Menurutnya, kolaborasi yang erat di antara pemangku kepentingan akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan eksternal.

Presiden Prabowo turut menegaskan pentingnya membangun sistem ekonomi nasional yang berpijak pada keadilan sosial dan kedaulatan negara. Hal ini termasuk pengelolaan sumber daya secara profesional dan bebas dari praktik korupsi.

“Afirmasi tetap dibutuhkan, tapi harus dijalankan dengan tata kelola yang prudent dan akuntabel,” ujar Menkeu.

Ia menutup dengan mengingatkan bahwa pekerjaan besar ini penuh tantangan, namun pemerintah tidak boleh ragu atau gentar dalam menjalankannya. “Ini tugas mulia. Tidak mudah, tapi kita harus terus melangkah,” kata Sri Mulyani. (antara)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan