Sri Mulyani Jamin Stabilitas APBN Meski Tercatat Defisit Rp104,2 Triliun

BELITONGEKSPRES.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam kendali, meskipun tercatat defisit sebesar Rp104,2 triliun pada Maret 2025. "Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, di Jakarta.

Perbandingan kinerja APBN tahun ini dengan tahun lalu menunjukkan bahwa kas negara masih mencatat surplus sebesar Rp8,07 triliun, atau 0,04 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meskipun defisit untuk APBN 2024 dirancang lebih rendah—yaitu Rp522,83 triliun atau 2,29 persen dari PDB realisasi defisit per Maret 2025 setara dengan 0,43 persen PDB, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 2,53 persen PDB atau Rp616,2 triliun.

Defisit tersebut diperoleh dari pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp516,1 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp400,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp115,9 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp620,3 triliun.

Sri Mulyani juga mencatat bahwa kinerja penerimaan pajak menunjukkan perbaikan yang signifikan setelah sempat melambat di awal tahun. Pendapatan pajak bruto pada Januari 2025 sebesar Rp159,1 triliun mengalami penurunan pada Februari menjadi Rp140,1 triliun, namun meningkat kembali pada Maret menjadi Rp170,7 triliun.

BACA JUGA:Wamenaker Evaluasi Pemberian Bonus Hari Raya untuk Mitra Ojol

BACA JUGA:Mentan Amran: Stok Beras Indonesia Tertinggi dalam 20 Tahun Terakhir

Dalam hal belanja negara, disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp413,2 triliun dan transfer ke daerah Rp207,1 triliun. Belanja kementerian/lembaga (K/L) termasuk tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri, serta berbagai bantuan sosial, total mencapai Rp196,1 triliun.

Sri Mulyani menekankan bahwa meskipun defisit terjadi, keseimbangan primer tetap terjaga dengan surplus Rp17,5 triliun. Ini menunjukkan bahwa negara masih memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola utang. Dengan demikian, kondisi fiskal negara tetap sehat untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

"Selama sebulan terakhir, muncul berita yang seolah-olah menyatakan bahwa APBN tidak berkelanjutan dan akan menjadi berantakan. Tidak demikian. Presiden memang memiliki banyak program, tetapi semua dirancang dalam kerangka APBN yang tetap prudent dan berkelanjutan," tegasnya.

Keyakinan Sri Mulyani ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa meskipun tantangan dihadapi, pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan. (antara)