Kementerian Keuangan juga menambah bantuan pangan berupa beras 10 kilogram pada Desember. Menimbang data Susenas Maret 2023 yang menyebut beras menjadi komoditas utama dalam komponen garis kemiskinan, penebalan bansos beras menjadi intervensi yang dinilai tepat untuk dilakukan.
Dengan demikian, jumlah anggaran bantuan tersebut sepanjang 2023 mencapai Rp7,8 triliun yang disalurkan kepada 21,3 juta KPM. Adapun wewenang penyalurannya diamanatkan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Di samping program bansos yang telah disebutkan, masih terdapat program perlindungan sosial lainnya yang disasar oleh APBN, misalnya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp21,3 triliun, subsidi listrik Rp68,7 triliun, dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) Rp40,9 triliun.
BACA JUGA:NU bersama Muhammadiyah memenangkan Indonesia
BACA JUGA:Pemilu dan Keteladanan Elite
APBN juga mengucurkan dana Rp10,4 triliun sebagai BLT Desa yang disalurkan melalui belanja transfer ke daerah (TKD). Dana tersebut digunakan untuk melindungi 2,9 juta KPM.
Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan mencatat dana yang telah digelontorkan oleh APBN untuk program perlindungan sosial sepanjang 2023 mencapai Rp443,4 triliun.
Dampak dari berbagai intervensi kebijakan tersebut terlihat pada tingkat kemiskinan. Setidaknya sampai Maret 2023, laju inflasi pada periode September 2022 hingga Maret 2023 berkisar 1,32 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi Maret 2022 hingga September 2022 sebesar 3,60 persen.
Sementara dari sisi tingkat pengangguran, persentasenya juga sedikit menurun, dari 5,86 persen pada Agustus 2022 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023.
Keduanya berdampak pada tingkat kemiskinan Maret 2023 yang lebih rendah dari September 2022, yang mana jumlah penduduk miskin pada September mencapai 26,36 juta orang atau 9,57 persen. Meski masih lebih tinggi dibanding catatan September 2019 atau sebelum pandemi COVID-19 yang sebanyak 24,78 juta orang (9,22 persen), jumlah penduduk miskin kini jauh lebih rendah dibanding September 2020 yang mencapai 27,55 juta orang (10,19 persen) akibat dampak pandemi.
BACA JUGA:Dunia Harus Sadar Ajakan Israel akan Perparah Kelaparan di Gaza
BACA JUGA:India kian radikal dan jauhi sekularisme?
Menteri Keuangan Sri Mulyani berulang kali menegaskan peran APBN sebagai bentuk kehadiran negara pada persoalan kesejahteraan rakyat. Dengan slogan #UangKita sebagai shock absorber, APBN terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi sehingga dapat menjadi instrumen fiskal yang mampu melindungi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.
Misi menghapus kemiskinan
Indonesia menargetkan untuk menghapus kemiskinan pada 2045 dengan kisaran target 0,5 persen hingga 0,8 persen, sebagaimana yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Namun, masih ada persoalan yang dihadapi dalam upaya melindungi masyarakat miskin.
Salah satu tantangan yang ada ialah belum tepatnya sasaran kelompok penerima bantuan. Sebagaimana data Susenas Maret 2023, masih ada masyarakat kelompok atas yang menerima program PKH maupun Kartu Sembako.