Pemerintah Bakal Siapkan Akses Modal UMKM yang Terlibat Program MBG
Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (6/2/2025)-Arnidhya Nur Zhafira-ANTARA
BELITONGEKSPRES.COM - Pemerintah memastikan dukungan akses modal bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa skema pembiayaan tengah disiapkan untuk membantu modal awal bagi para pengusaha yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan bergizi.
“Salah satu tantangan yang dihadapi adalah modal kerja di awal. Pembayaran dari anggaran bisa memerlukan waktu satu hingga dua minggu, sehingga perlu ada solusi pembiayaan sementara,” ujar Maman saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Saat ini, pihaknya sedang menyusun skema pendanaan di muka untuk memastikan kelancaran operasional dapur para UMKM yang berkontribusi dalam program MBG. Hal ini mengingat sistem pembayaran dalam program ini berbasis reimburse, yang dapat menjadi beban bagi para pengusaha kecil.
“Ada aspirasi dari para pelaku UMKM agar mendapat akses pembiayaan di awal, dan kami berupaya memfasilitasinya,” tambah Maman.
BACA JUGA:Airlangga Hartarto: Kemenko Perekonomian Alami Pemangkasan Anggaran 52,5 Persen
BACA JUGA:Pemerintah Pangkas Dana TKD Rp 50,59 Triliun, Sri Mulyani Ungkap Rinciannya
Untuk mendukung pembiayaan ini, Kementerian UMKM akan melibatkan 46 bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk empat bank dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Dalam rapat bersama Himbara dan Badan Gizi Nasional (BGN), disepakati bahwa pihak perbankan siap memberikan dukungan akses pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan modal kerja awal.
“Kami sudah berdiskusi dengan perbankan, dan alhamdulillah, semuanya siap mendukung agar UMKM bisa mendapatkan modal yang dibutuhkan sejak awal,” jelasnya.
Maman menegaskan bahwa peran pemerintah dalam memastikan keberlanjutan program prioritas seperti MBG sangatlah penting. Dukungan yang tepat akan memastikan program berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Program yang baik harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kendala di lapangan,” pungkasnya. (antara)