BELITONGEKSPRES.COM - Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menyoroti tingginya biaya pemilu 2024 dan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi sistem pemilu guna menciptakan mekanisme yang lebih efisien di masa depan.
Menurutnya, penghematan anggaran pemilu dapat dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lainnya, seperti program kesejahteraan masyarakat dan pendidikan.
Indrajaya menjelaskan bahwa salah satu faktor utama tingginya biaya pemilu adalah kerumitan regulasi. Saat ini, pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) diatur oleh undang-undang yang berbeda, meskipun keduanya menggunakan penyelenggara yang sama.
"UU Pemilu mengatur pemilihan DPR, DPD, dan DPRD dengan sistem proporsional daftar calon terbuka, sementara UU Pilkada mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung. Perbedaan ini menambah beban sistem dan anggaran," ungkap Indrajaya di Jakarta, Senin.
BACA JUGA:Prabowo Resmi Lantik 5 Pimpinan dan Dewas KPK Baru untuk Periode 2024-2029
BACA JUGA:Megawati Resmi Pecat Jokowi, Gibran, dan Bobby dari PDIP
Sebagai gambaran, Pilkada 2024 menghabiskan anggaran sebesar Rp37,4 triliun, sementara pileg dan pilpres menelan biaya hingga Rp71,3 triliun. Biaya ini belum termasuk pengeluaran tambahan, seperti pemungutan suara ulang (PSU) di 287 TPS atau pilkada ulang di beberapa daerah yang belum memenuhi syarat administratif.
Indrajaya juga mencatat bahwa biaya pemilu terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada 2004 anggaran pemilu hanya Rp13,5 triliun, angka ini melonjak menjadi Rp71,3 triliun pada 2024. Menurutnya, tanpa evaluasi menyeluruh, tren ini akan terus membebani keuangan negara di masa depan.
"Beruntung Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran. Jika dua putaran, negara harus menyediakan tambahan anggaran sebesar Rp38,2 triliun," tambahnya.
Indrajaya menekankan bahwa efisiensi anggaran pemilu dapat membuka peluang untuk mengalihkan dana ke program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa Rp71 triliun yang dihabiskan untuk pileg dan pilpres dapat digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis atau tambahan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN yang mencapai Rp81,6 triliun.
BACA JUGA:Korban Agus Buntung Bertambah Jadi 19 Orang, Begini Modus PDKT Hingga Wanita Takluk
BACA JUGA:Menteri Fadli Zon Dijadwalkan Hadiri Malam Anugerah Desa Budaya 2024 di Beltim
“Dengan penghematan anggaran pemilu, kebutuhan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan dapat lebih terjamin,” tegasnya.
Selain evaluasi sistem, Indrajaya mendukung langkah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap dana pemilu. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dinilai penting untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Reformasi sistem pemilu bukan hanya soal mengurangi biaya, tetapi juga menciptakan mekanisme yang lebih sederhana, transparan, dan efektif,” pungkasnya.