Koalisi Masyarakat Sipil Curiga Penggelembungan Suara PSI Melambung

BELITONGEKSPRES.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis menyoroti lonjakan suara yang signifikan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyatakan bahwa hal tersebut tidak masuk akal. Sebagai tanggapan, mereka mendesak partai politik untuk segera menggulirkan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lonjakan suara PSI, yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, dinilai mencolok dalam enam hari terakhir. Partai tersebut hampir mencapai 400 ribu suara dalam waktu yang sangat singkat. Berdasarkan data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu, 3 Maret 2024, total suara PSI mencapai 2.403.367 atau 3,13%, mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%.

Namun, menurut pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, data real count dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) pada Senin, 26 Februari 2024, menunjukkan bahwa suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Koalisi tersebut menyatakan bahwa lonjakan persentase suara PSI di atas 60% data suara masuk tidak wajar dan tidak masuk akal. Mereka menduga adanya penggelembungan suara terjadi, terutama bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sistem Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

BACA JUGA:75.000 Satpol PP Berpeluang jadi ASN

BACA JUGA:Jadwal Awal Puasa Ramadhan 2024, Versi NU, Muhammadiyah dan Kemenag

"Dugaan penggelembungan suara ini sudah kami antisipasi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU," ujar Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, pada Minggu, 3 Maret 2024.

Sejak tanggal 18 Februari 2024, KPU memutuskan untuk menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.

Halili menegaskan, Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan dan penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. 

“Sebab, hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa, diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi,” lanjut Halili.

BACA JUGA:Viral Buah Salak Impor Berisi Sabu, Benarkah Modus Baru Penyelundupan Narkoba?

BACA JUGA:Gus Samsudin Ngaku Tak Sakti, Komentar Pesulap Merah: Makan Tuh Ilmu Spirikintil

Menurut Halili, tiga keinginan Jokowi itu adalah memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran, meloloskan PSI ke Parlemen, dan menggerus suara PDI Perjuangan (PDI-P).