MPR Dukung Rencana Presiden Prabowo Hentikan Impor Beras pada 2025 Jika Stok Cukup

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 9 Desember 2024. -Yustinus Patris Paat-Beritasatu.com

BELITONGEKSPRES.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani memberikan dukungan terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Indonesia akan menghentikan impor beras pada tahun 2025, asalkan stok pangan dalam negeri sudah mencukupi. Muzani menilai langkah ini relevan dan realistis, mengingat berbagai upaya untuk mencapai swasembada pangan telah menunjukkan hasil yang positif.

"Langkah tersebut dapat didukung, karena kita telah melihat kemajuan dalam program cetak sawah baru, seperti yang berlangsung di Merauke dan daerah lainnya," kata Muzani saat konferensi pers di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Senin 9 Desember.

Dia juga menekankan bahwa pemerintah sedang berupaya meningkatkan hasil pertanian melalui perbaikan sistem irigasi, penambahan anggaran untuk pupuk, dan perbaikan kualitas benih. Namun, Muzani mengingatkan bahwa penghentian impor beras tidak boleh dipaksakan jika cadangan pangan dalam negeri belum cukup kuat.

"Kemungkinan untuk tidak mengimpor beras pada 2025, seperti yang diungkapkan Presiden Prabowo, memang ada. Saya berharap itu bisa tercapai, tetapi kita harus memastikan bahwa stok pangan cukup kuat sebelum mengambil langkah tersebut," tambahnya.

BACA JUGA:BRI Perkuat Ekosistem Digital UMKM melalui Program QRIS UMI MDR 0 Persen

BACA JUGA:Indonesia Hentikan Impor Pangan Strategis pada 2025, Termasuk Gula dan Beras

Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia tidak akan lagi melakukan impor beras pada tahun 2024, mengingat peningkatan cadangan pangan dalam negeri. 

"Saya yakin pada 2025 kita tidak akan melakukan impor beras lagi. Cadangan pangan kita saat ini cukup besar dan menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir," tegas Prabowo saat mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 2 Desember. (beritasatu)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan