Bawaslu Sudah Terima Hampir 2.500 Laporan Dugaan Pelanggaran Dalam Pilkada 2024

BELITONGEKSPRES.COM - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty, mengungkapkan bahwa hingga 1 Desember 2024, Bawaslu telah menerima hampir 2.500 laporan mengenai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Dalam sebuah media gathering bertema Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diadakan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Lolly menyatakan, "Jumlah laporan pelanggaran yang diterima Bawaslu cukup signifikan. Ini menunjukkan upaya pelanggaran yang tetap ada meskipun pencegahan telah dilakukan."

Namun, Lolly juga mencatat bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan baik. Ia menekankan bahwa hampir tidak ada kerusuhan yang terjadi terkait dengan proses pemilihan tersebut. 

"Kecuali untuk insiden di Puncak Jaya yang memiliki konteks berbeda, kami bisa katakan bahwa Pilkada secara umum berlangsung lancar," ujarnya.

BACA JUGA:Quick Count Bukan Hasil Resmi, Kapan Real Count Pilkada 2024 Diumumkan?

BACA JUGA:Harga Tiket Pesawat Turun, Prabowo Minta Jajaran Kabinet Persiapkan Libur Nataru dengan Baik

Lolly menjelaskan bahwa kondisi di Papua memiliki karakteristik unik, sehingga penilaian terhadap situasi di sana tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Meskipun banyak laporan pelanggaran, dia tetap optimis dengan keseluruhan pelaksanaan pemilihan.

Dalam evaluasi kinerja badan ad hoc selama Pilkada, Lolly mencatat bahwa kinerjanya lebih baik dibandingkan saat Pemilu 2024, terutama dalam hal rendahnya rekomendasi untuk pemungutan suara ulang (PSU). 

Badan ad hoc ini mencakup berbagai komponen, mulai dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) hingga petugas ketertiban di tempat pemungutan suara (TPS).

Lolly memberikan contoh konkret dari Sulawesi Selatan, di mana Bawaslu merekomendasikan PSU di 69 TPS pada Pemilu 2024, sedangkan pada Pilkada 2024 hanya 13 TPS yang direkomendasikan untuk PSU. 

Dia juga menunjukkan perbandingan dengan Papua, yang pada Pemilu 2024 mencatatkan rekomendasi PSU yang tinggi, tetapi pada Pilkada 2024, jumlahnya menurun signifikan menjadi 36.

Berdasarkan data ini, Lolly menyimpulkan bahwa ada penurunan dalam rekomendasi untuk PSU, penghitungan suara ulang (PSSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), dan pemungutan suara susulan (PSS) pada Pilkada 2024 dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, menunjukkan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan. (ant)